Pembebasan Lahan MRT Terkendala, Ahok Duga Ada Komisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menengarai ada komisi yang ditarik oleh anak buahnya kepada para pemilik lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT. Sebab, kata dia, pemilik sudah bersedia untuk membebaskan lahan mereka.

"Saya sudah panggil (pemilik lahan) dan mereka sudah mau lepas kok. Orang kami saja susah, enggak mau bayar, ada komisi kali," kata Basuki atau Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Pada 7 Oktober lalu, Ahok mengumpulkan ratusan pemilik lahan yang tanahnya terkena proyek MRT. Ahok mendengar berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.

Upaya pembebasan lahan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 tak juga berjalan lancar. Bahkan proses pembebasan lahan ini dapat dikatakan mandek. Banyak warga mengeluhkan padanya bahwa diminta komisi oleh oknum pejabat terkait.

"Tapi sudah kami atasi sekarang," kata Ahok.

Tak kurang dari 132 bidang masih menunggu kepastian pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini dipergunakan untuk konstruksi layang MRT yang membentang dari Jalan Sisingamangaraja hingga Lebak Bulus.

Pembebasan lahan sudah dianggarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan dan Transportasi. Dinas Bina Marga melalui APBD 2016 dan APBD Perubahannya, memegang Rp 250 miliar untuk membebaskan 102 bidang.

Anggaran ini ditambah Rp 475 miliar dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2015 yang baru terpakai Rp 125 miliar.

Adapun MRT mendesak untuk beroperasi pada tahun 2018. Rencananya, MRT akan dipergunakan sebagai fasilitas penunjang dalam penyelenggaraan Asian Games 2018.