Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Tak Punya Surat Kesehatan Gigi, Anak Tak Boleh Daftar Sekolah

Kompas.com - 22/10/2016, 12:37 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat aturan baru bagi anak yang akan mendaftar ke sekolah dasar (SD) di Jakarta.

Mulai tahun ajaran baru pada 2017 mendatang, seluruh anak yang akan masuk SD wajib menyertakan dengan surat keterangan kesehatan gigi.

"Dulu saya buat aturan, tanpa sertifikat vaksin anak-anak enggak boleh sekolah. Sekarang saya buat aturan baru yang akan diprotes banyak orang, kalau anak enggak ada sertifikat (surat keterangan kesehatan) gigi, enggak boleh sekolah," kata Basuki saat meresmikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Semper Barat, Jakarta Utara, Sabtu (22/10/2016).

Pria yang akrab disapa Ahok itu ingin memaksa seluruh orangtua agar memeriksakan kesehatan gigi anak-anaknya. Menurut dia, kesehatan gigi harus dijaga sejak dini, terutama gigi susu.

"Kadang banyak orang menganggap gigi susu bisa rontok sendiri, makanya pas dewasa jadi sulit diatasi. Jadi waktu dia mau daftar sekolah, minimal dia bisa buktikan anaknya pernah dibawa ke puskesmas untuk periksa gigi. Enggak usah pusing," kata Ahok.

Oleh karena itu, lanjut dia, persyaratan masuk SD akan bertambah, mulai dari akta lahir, Kartu Keluarga, sertifikat vaksin, hingga surat keterangan kesehatan gigi.

Menurut dia, program ini dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) warga Jakarta.

"Orang Jakarta umurnya 78 tahunan. Kalau IPM dunia 80 dan kami 78,99. Jadi tinggal mengejar 1,11, dan IPM Jakarta sudah mirip dunia," kata Ahok.

(Baca juga: Ketika Ahok Bicara Ruang Laktasi Ber-AC dan Minum Air Susu Nenek)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com