Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Ibu Mengadu soal BPJS, Ahok Mendadak Naik Pitam

Kompas.com - 22/10/2016, 18:27 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang perempuan menyela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan pada peresmian ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Semper Barat, Jakarta Utara, Sabtu (22/10/2016).

Perempuan itu mengeluhkan lambatnya proses pembuatan kartu BPJS Kesehatan. Kepada Basuki atau Ahok, ibu itu mengaku diminta menunggu hingga empat bulan lamanya untuk mendapat fasilitas kesehatan tersebut.

"Saya urus BPJS yang gratis, lama sampai empat bulan," kata perempuan itu yang diketahui bernama Suryati.

Hanya saja, sikap Suryati yang terus berbicara membuat Ahok naik pitam. Nada suara Ahok seketika meninggi dan meminta Suryati untuk mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu.

Namun Suryati tetap pada pendiriannya dan menyebut telah dipersulit oleh pihak tertentu.

"Ibu dengerin saya dulu, kami punya 72.000 pegawai dan ibu punya anak lima. Anak-anak kan belum tentu nurut sama ibu. Nah, yang saya butuhkan ketika pegawai kami bermasalah, lapor ke saya, saya tinggal pecat, yang penting lapor," kata Ahok sambil menunjuk Suryati.

Kemudian Ahok bertanya pihak mana yang memperlambat proses pembuatan BPJS Kesehatan Suryati. Namun Suryati tak menjawab.

Melihat itu, Ahok langsung menceritakan pengalamannya saat menjabat Bupati Belitung Timur. Ahok menyebut dirinya merupakan kepala daerah pertama yang melakukan sistem jaminan kesehatan.

Dari pengalamannya itu, Ahok mengaku banyak menemukan warga yang sakit. Tetapi menolak dirawat di ruang kelas 3. (Baca: Ahok Marah terhadap Warga Muara Angke yang Tolak Direlokasi)

Ahok pun menginstruksikan ajudan pribadinya untuk mencatat identitas Suryati. Ia ingin menyelidiki terlebih dahulu apakah permasalahan Suryati benar atau mengada-ada.

"Karena sekarang banyak oknum buat kartu BPJS palsu, banyak warga buat kartu BPJS melalui calo," kata Ahok.

Ia mengimbau warga yang ingin berobat gratis dengan mendatangi puskesmas terlebih dahulu. Kemudian nantinya dapat dirujuk ke rumah sakit terdekat dan mendapat fasilitas ruang rawat inap kelas 3. Ahok mengaku heran dengan aduan Suryati tersebut.

"Orang bayi baru lahir saja langsung jadi kok BPJS nya. Saya baru denger nih kasus kayak begini," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com