JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan, Dinas Pendidikan tetap menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hanya saja, KIP itu tidak dialokasikan bagi siswa yang merupakan warga ibu kota.
"Iya. (KIP disalurkan untuk siswa) non DKI yang sekolah di Jakarta," kata Ahok, kepada Kompas.com, Minggu (30/10/2016).
Ahok menerapkan asas keadilan dalam pembagian KIP dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurut dia, siswa asal Jakarta tidak perlu menerima KIP. Sebab, siswa Jakarta sudah terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui dana yang ada di dalam KJP.
Lagipula, kata Ahok, Bank Dunia sudah menghitung dana KJP disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan siswa.
"Intinya warga dididik untuk menerima hak dan ngerti keadilan buat yang lain," kata Ahok.
Ahok berpendapat, lebih baik anggaran KIP yang dialokasikan bagi siswa Jakarta dialihkan untuk siswa di daerah lain yang lebih membutuhkan.
Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya merasa heran dengan Ahok yang menolak program KIP untuk direalisasikan di Jakarta. Padahal, KIP menurut Anies, merupakan program Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Anies: KIP Program Pak Jokowi, tetapi Ditolak oleh Gubernur DKI
Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur. Penolakan ini berlangsung saat dirinya masih menjabat sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Saat masih menjabat menteri tersebut, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.
"Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan, waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies, Sabtu (29/10/2016) malam.
Anies berjanji akan mengizinkan siswa mendapat KIP dan KJP jika menjadi gubernur DKI Jakarta mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.