JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut saat dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) hendak disalurkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan malas untuk mencari data siswa dari keluarga tidak mampu yang akan menjadi calon penerima.
Khusus di Jakarta, Ahok menyebut Kemendikbud saat itu justru ingin menggunakan data para peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Ahok menyampaikan pernyataan itu menanggapi pernyataan calon gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan yang menyebut dirinya menolak penyaluran dana KIP di Jakarta.
Penyaluran dana KIP oleh Kemendikbud diketahui dilakukan saat lembaga tersebut dipimpin oleh Anies.
"Saya sudah lapor Presiden. Saya lapor Presiden, sebaiknya Kemendikbud jangan malas cari data. Karena data yang paling lengkap kan KJP," kata Ahok di Kebagusan, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016). (Baca: Anies: KIP Program Pak Jokowi, tetapi Ditolak oleh Gubernur DKI)
Menurut Ahok, secara logika tidak seharusnya pelajar dari keluarga tidak mampu yang sudah menjadi peserta KJP diberikan lagi dana KIP. Ia menganggap alangkah baik apabila dana disalurkan ke pelajar dari keluarga tidak mampu di daerah lain.
"Tapi orang kementerian ngotot biar gampang bagi, langsung ngambil data KJP DKI. Ya jangan dong saya bilang," ujar Ahok.