Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Cagub-Cawagub DKI Jakarta soal BLT

Kompas.com - 02/11/2016, 08:38 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
 Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) yang dulu digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini muncul lagi sebagai wacana terkait Pilkada DKI Jakarta 2017.

Masing-masing pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta memiliki pandangan berbeda soal BLT.

1. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni

Agus memasukkan BLT sebagai salah satu dari 10 program prioritas yang akan dia laksanakan jika terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Bantuan langsung itu akan diberikan kepada warga miskin dan warga kurang mampu. Program tersebut meliputi bantuan langsung untuk meningkatkan daya beli masyarakat, anak balita, dan lansia, serta penguatan jaring pengaman sosial yang lain.

"BLT itu harus disikapi memang diberikan secara temporer kepada masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan dalam hidupnya untuk makan saja sulit, menyambung hidup saja sulit, sehingga itu perlu dibantu. Tentu tidak selamanya," kata Agus di Jakarta Timur, Senin (31/10/2016).

(Baca: Jadi Program Prioritas Agus, Kenapa BLT Bersifat Sementara?)

Agus meyakini, bila program itu dijalankan, angka kemiskinan akan menurun dari 3,75 persen saat ini menjadi 2,75 persen dalam lima tahun mendatang. Ketimpangan di Jakarta juga ia sebut akan menurun dari indeks gini 0,4 menjadi 0,35.

Meskipun program prioritas, bantuan langsung itu bersifat sementara. Oleh karena itu, menurut Agus, BLT harus didukung dengan program komprehensif yang mendorong masyarakat mandiri dan keluar dari kemiskinan.

Terkait anggaran bantuan langsung tersebut, Agus ingin ada penambahan Rp 15 triliun selama lima tahun. Kendati demikian, Agus tak menjelaskan detail mekanisme penyaluran anggaran tersebut.

2. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat

Berbeda dengan Agus, Ahok justru menilai bantuan berupa uang tunai tidak mendidik. Menurut Ahok, bantuan yang mendidik adalah yang selama ini sudah diterapkan di DKI Jakarta sejak era Gubernur Joko Widodo.

Salah satu bentuknya adalah pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Bantuan yang mendidik bukan bagi-bagi uang kaya di zaman SBY, bukan. Itu saya enggak setuju," kata Ahok di rumah pemenangannya di Jalan Situ Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).

(Baca: Ahok Tegaskan Tak Akan Berikan Bantuan Tunai)

Halaman:


Terkini Lainnya

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com