Alasan Polisi Tidak Menahan Sekjen HMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi tidak menahan Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Amijaya Halim, yang menjadi tersangka terkait kericuhan dalam demo 4 November.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, penyidik mempunyai pertimbangan sendiri untuk tidak menahan Ami.

"Kalau ditanya alasannya tidak ditahan itu subjektif penyidik," ujar Awi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (9/11/2016).

Awi menjelaskan, sesuai Pasal 21 KUHAP, tersangka bisa tidak ditahan jika syarat-syaratnya dipenuhi. Menurut Awi, syarat tersebut meliputi, tersangka tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Itu syarat-syarat formilnya, sehingga syarat-syarat itu menurut penyidik terpenuhi, ya tidak perlulah melakukan penahanan. Apalagi ada pengacaranya yang menjamin. Jaminan-jaminan itulah yang membuat penyidik yakin," ucap dia.

Selain itu, lanjut Awi, penyidik mempertimbangkan posisi Ami sebagai Sekjen HMI. Menurut dia, Ami mempunyai tanggung jawab untuk mengurus HMI, sehingga tidak dilakukan pengamanan.

Meski tidak ditahan, Awi memastikan status Ami tetap menjadi tersangka. Sementara itu, keempat orang lainnya tetap ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Kita tahan, tadi kembali lagi alasan subjektif penyidik, takutnya yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti. Orang per orang kan beda. Itu alasan subjektif," kata Awi.

Selain Amijaya, polisi menetapkan empat tersangka lain terkait kericuhan dalam demo 4 November, yakni Ismail Ibrahim, Rahmat Muni, Romadon Reubun, dan Muhammad Rizki Berkat.

Kelimanya disangka melanggar Pasal 212 jo Pasal 214 KUHP. Pasal tersebut mengatur soal kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ancamannya, pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dalam kericuhan yang waktu itu terjadi, seorang warga meninggal dunia karena asma. Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri maupun umum, dirusak. Tiga di antaranya dibakar di tengah aksi unjuk rasa.