Musyawarah dengan Warga Perlu Dilakukan Sebelum Penggusuran

JAKARTA, KOMPAS — Warga harus terlibat aktif merencanakan pembangunan kota untuk menjamin kehidupan bersama di tengah kota tetap terjaga. Partisipasi warga membuat kota tetap ramah bagi warga miskin. Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan warga harus terus dibuka.

Hal itu merupakan salah satu isu urbanisasi dan perkotaan yang dibahas dalam Media Dialogue Indonesia-Germany, "The Future Cities, How does The Media Contribute?", yang diselenggarakan Kedutaan Besar Jerman, Rabu (9/11), di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat.

Sven Hansen, editor media taz.die tageszeitung, mengungkapkan, sekitar 20 tahun lalu saat Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, ada ketimpangan di antara kedua wilayah itu. Investor tak berani masuk karena Jerman Barat yang kapitalis dikelilingi Jerman Timur yang sosialis.

Agar dapat setara, permukiman di Jerman Timur diperbaiki pemerintah, termasuk didirikan perumahan rakyat berupa apartemen dengan harga yang terjangkau, salah satunya di Berlin.

Namun, kemudian, kata Sven, pemerintah yang korup menjual apartemen-apartemen untuk rakyat itu kepada swasta. Akibatnya, rakyat penghuni apartemen itu terusir.

Sejak itu, muncul gerakan-gerakan sosial untuk menjamin warga tetap memiliki akses tinggal di apartemen rakyat di kota.

"Hasilnya, kami dapat membuahkan kebijakan bersama bahwa pemerintah menjamin apartemen rakyat tersedia di kota sehingga warga miskin tetap memiliki hak tinggal di kota," tutur Sven yang juga terlibat dalam gerakan sosial itu.

Perkembangan selanjutnya, lanjut Sven, pemerintah juga menjamin harga tanah yang tetap sehingga kelompok-kelompok masyarakat mempunyai kesempatan memiliki lahan untuk membangun hunian bersama. Hal itu juga mencegah penguasaan lahan oleh pengembang.

"Lahan di Jerman dikuasai kapitalis sehingga warga harus bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, keluar kebijakan pemerintah menjamin sebagian harga tanah itu tetap, tak mengikuti harga pasar," ujarnya.

Partisipasi warga dan transparansi dalam penataan kota, menurut Sven, penting untuk menjamin kota sebagai tempat hidup bersama. "Dialog warga dan pemerintah itu sangat penting untuk membangun kesepahaman," ucapnya.

Menurut Sabine Gusbeth dari Wirtschaftmagazin, Pemerintah Jerman menjamin seluruh penyewa apartemen dibebaskan dari tanggung jawab memperbaiki bangunan apartemen. Tanggung jawab itu dibebankan kepada pemilik apartemen.

"Itu bagian dari keberpihakan pemerintah kepada warga. Sebab, sebagian besar warga kota di Jerman lebih memilih menyewa apartemen karena untuk memiliki lahan dan membangun rumah itu sangat mahal," katanya.

Menurut jurnalis Jerman, kebijakan kota yang berpihak kepada warga tak bisa serta-merta diterapkan kepada pengungsi perang dari negara-negara Timur Tengah. Para pengungsi harus melalui berbagai tahap untuk menjadi legal sebagai warga negara Jerman sehingga memiliki hak yang sama dengan warga Jerman lainnya.

Keterlibatan warga

Dalam acara yang sama, Franz Magnis-Suseno, budayawan Indonesia asal Jerman, mengungkapkan, selama berpuluh tahun, wajah Ibu Kota tak pernah lepas dari penggusuran. Dia memberikan contoh, pada 1961 terjadi kebakaran di perkampungan di Kebon Sirih. Kebakaran itu tak lain untuk menggusur warga supaya pemerintah dapat membangun jalan raya dan Tugu Tani yang kini berdiri.

Penggusuran pun masih terjadi hingga kini. Kendati pemerintah merelokasi warga ke rumah susun sederhana sewa, proses itu tak melalui musyawarah yang sebenarnya dengan warga.

Menurut Franz, warga harus dilibatkan dalam penataan kota. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat tetap hidup. Sebaliknya, pembangunan kota kini membuat kehidupan sosial warga kota menjadi dingin. Pembangunan fisik dipaksakan untuk mengubah mentalitas warga.

"Secara mentalitas, tak ada perubahan yang drastis di kota ini. Contoh, rumah dalam kondisi buruk, tetapi penghuninya menggunakan gawai terbaru dan penampilan bagus. Kesadaran untuk membangun mentalitas sebagai warga kota itu baru sebatas ucapan, belum ada tindakan," paparnya. (MDN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 November 2016, di halaman 27 dengan judul "Warga Harus Terlibat".