Sumarsono Belum Terima Rekomendasi soal Anas Effendi dari Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengaku belum menerima rekomendasi apa-apa dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI terkait kehadiran Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, saat calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berkampanye di Kembangan, beberapa waktu lalu.

(Lihat: Kronologi Kasus Tanah yang Bikin Ahok Marah terhadap Wali Kota Jakarta Barat )

Dia mengaku baru bisa memberi sanksi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta.

"Sampai sekarang, kami belum menerima rekomendasi. Nanti kalau ada rekomendasi, saya akan laksanakan apapun rekomendasi Bawaslu," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Dia mengatakan, sanksinya bisa berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pemecatan. Pemberian sanksi tergantung pada rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta. Sebab, lanjut dia, Bawaslu dan Panwaslu yang berhak menjustifikasi apakah kehadiran Anas saat Djarot kampanye untuk menentramkan masyarakat atau tidak.

"Untuk kepala wilayah, ada tugas tambahan untuk mejaga keamanan dan ketertiban di masyarakat semasa kampanye. Dan boleh melakukan intervensi apabila terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat," kata Sumarsono.

Sumarsono menjelaskan, saat itu Anas ke lokasi kampanye Djarot karena dekat dengan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Selain itu, ada penghadangan di sana yang menyebabkan suasana tidak kondusif.

Sumarsono memandang hal yang dilakukan oleh Anas merupakan tindakan yang wajar.

"Saya kira itu sah-sah saja wali kota menentramkan lingkungan didampingi oleh kapolres atau Forkopimda lainnya," kata Sumarsono.

Ketua Panwaslu Jakarta Barat, Puadi, sebelumnya mengatakan, Anas diduga melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN) karena hadir di lokasi kampanye Djarot. Panwaslu Jakarta Barat akan mengirimkan surat hasil kajian mereka kepada Komisi ASN DKI Jakarta pada Kamis ini.

Anas diduga melanggar kode etik ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, kata Puadi, Komisi ASN yang paling memiliki wewenang memberikan sanksi apabila Anas terbukti melakukan pelanggaran.