Saksi Ahli dalam Sidang Sanusi Sebut Transaksi Mencurigakan Berbeda dengan TPPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum bertanya kepada Yunus Husein, saksi ahli sidang kasus dugaan pencucian uang Mohamad Sanusi, tentang jenis transaksi yang biasanya dilakukan untuk pencucian uang.

Menurut Yunus, transaksi bisa disebut mencurigakan jika nominalnya jauh melebihi penghasilan pelaku transaksi tersebut.

"Gaji Rp 10 juta tapi transaksi di atas itu, ratusan juta, itu menyimpang. Kemudian menyimpang juga kalau misalnya laporan transaksi tunai Rp 500 juta, dia pecah-pecah," ujar Yunus yang juga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu, saat bersaksi dalam sidang Sanusi, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (21/11/2016).

(Baca: Sejak 2009, Nilai Aset Sanusi Selalu Bertambah)

"Tapi transaksi mencurigakan dengan TPPU (tindak pidana pencucian uang) itu hal berbeda," tambah Yunus.

Adanya transaksi mencurigakan yang menunjukkan transaksi lebih besar dari penghasilan belum bisa langsung disimpulkan sebagai pencucian uang.

Yunus mengatakan sebuah kasus bisa disebut pencucian uang jika ada niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta.

Biasanya, kata Yunus, sumber harta yang akan disembunyikan itu berasal dari tindak kejahatan. Hal itu hanya bisa dibuktikan dalam pengadilan.

Terkait jumlah penghasilan, Yunus juga menyampaikan aturan yang benar dalam menentukan jumlah penghasilan seseorang. Acuannya adalah profil orang tersebut yang tercatat dalam bank.

"Anda harus ambil bukti dari bank tentang profil terdakwa. Transaksi biasanya berapa, saldo biasanya berapa. Kalau profil sudah diambil dan ada transaksi di luar itu, ya itu baru dikatakan menyimpang," ujar Yunus.

Adapun Sanusi didakwa melakukan pencucian uang sebesar Rp 45 miliar. Sanusi didakwa demikian karena jaksa menilai mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut memiliki aset lebih besar dari penghasilannya setiap bulan.