Kepada Djarot, Ibu Ini Mengaku Dimintai Uang untuk Pembuatan KJP

JAKARTA, KOMPAS.com- Warga Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara, Tunyati, mengeluhkan proses pembuatan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menurut dia sangat lama.

Keluhan ini disampaikan Tunyati kepada calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Djarot mendatangi warga di Kelurahan Papanggo untuk mengumpulkan dukungan pada Pilkada DKI 2017.

(Baca juga: Djarot Bagikan Buku Tulis di Kelurahan Papanggo)

Saat itu, Tunyati menyampaikan bahwa ia mengurus pembuatan KJP ke kepala sekolah SD swasta tempat anaknya bersekolah.

Tunyati mengaku diharuskan membayar Rp 50.000 kepada kepala sekolah itu sebagai bagian dari proses pembuatan KJP.

Namun, selama empat tahun atau hingga anaknya lulus dari SD, KJP tak kunjung selesai. "Saya enggak tahu, katanya harus bayar. Saya pinginnya ya dapat KJP," ujar Tunyati.

Menanggapi keluhan itu, Djarot mengatakan, harusnya pengurusan KJP dilakukan melalui pihak kelurahan setempat dan bukan melalui pihak ketiga.

Djarot mengatakan, apa yang dilakukan kepala sekolah itu merupakan perbuataan yang diduga sebagai pungutan liar.

(Baca juga: "Kalau Bisa Ditarik Tunai, Pak Sandiaga Tak Takut KJP Plus Disalahgunakan?")

Djarot meminta kepada Tunyati untuk segera melaporkan hal iu ke kelurahan. Ia lantas berjanji akan mengawasi penggunaan serta peruntukan KJP agar bisa dinikmati oleh warga tidak mampu di Jakarta.

"Harus ke kelurahan ya Bu, itu enggak boleh. Banyak yang ngeluh ke kami, kok motornya empat dia dapat KJP, ini yang akan kami awasi supaya ada rasa keadilan bagi warga," ujar Djarot.