Hari Ini Tak Ada Surat Pemberitahuan Demo, Polisi Tetap Siagakan Personel

JAKARTA, KOMPAS.com — Polda Metro Jaya tidak menerima surat pemberitahuan mengenai aksi unjuk rasa pada hari Jumat (25/11/2016) ini. Seharusnya, surat pemberitahuan demo dilayangkan tiga hari sebelum hari H.

Sebelumnya beredar kabar bahwa aksi unjuk rasa lanjutan akan digelar terkait proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Update terakhir dari Dirintelkam, belum ada informasi tentang demo tanggal 25 November (hari ini). Belum ada pemberitahuan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di Mapolda Metro Jaya, Kamis (24/11/2016).

Meski tidak atau belum ada pemberitahuan, kata Awi, polisi telah mempersiapkan pasukan pengamanan. Sedikitnya ada 5.000 personel Brimob Nusantara berjaga-jaga di titik-titik yang dianggap rawan. Tak hanya itu, ada juga 27.000 personel yang siap siaga diterjunkan bila nantinya dibutuhkan.

Pengamanan ekstra akan dilakukan di pusat-pusat keramaian, seperti di jalan protokol, di Gedung DPR, sekitar Istana Merdeka, dan pusat aktivitas masyarakat.

Awi menambahkan, salah satu bentuk antisipasi adalah, polisi telah menggelar taktical games floor. Polisi juga telah menyebar maklumat dari Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan soal peraturan menggelar aksi unjuk rasa.

"Itu kami maping dan bagi tugas untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan pendemo turun ke jalan," kata Awi.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November 2016. Soalnya, aksi tersebut berpotensi untuk berujung pada upaya penggulingan pemerintahan.

Tito mengaku, pihaknya mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut yang akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, (itu) termasuk pasal makar," kata Tito.

Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai Gedung DPR itu.

"Bila ada upaya-upaya seperti itu, kami akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat Gedung DPR/MPR," kata Tito.