Pembebasan Lahan dan Anggaran Jadi Kendala Proyek Normalisasi Kali Angke

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat Imron mengatakan, normaliasi Kali Angke di Kembangan Utara, Jakarta Barat, diperkirakan dimulai 2017 mendatang.

Menurut Imron, rencana tersebut mempertimbangkan sejumlah hal yang tengah dihadapi, salah satunya mengenai pembebasan lahan.

(Baca juga: Normalisasi Kali Angke Dijadwalkan Tahun Depan)

Imron mengklaim kendala pembebasan lahan ini tidak ada hubungannya dengan tawar menawar harga lahan. Ini karena pemerintah menggunakan harga appraisal.

Adapun pemerintah tengah memeriksa sertifikat lahan warga agar tidak terjadi kekeliruan ketika proses pembayaran berlangsung.

"Untuk masalah tanahnya perlu penelitian kepemilikan dari wilayah, apakah sudah sesuai surat-suratnya. Kalau harga kami pakai appraisal, kalau tidak, kami tidak mau beli tanahnya," ujar Imron saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/11/2016).

Kendala lainnya terkait normalisasi Kali Angke yaitu soal anggaran. Imron menyebut, sebagian anggaran saat ini dibagi ke sejumlah kali yang menjadi prioritas untuk dinormalisasi.

Rencananya, ada 8.000 meter lahan yang hendak dibebaskan untuk normalisasi Kali Angke ini.

"Anggaran terbatas, tetapi meski kami diberikan anggaran besar tetapi waktu, karena penelitian pembebasan tanah memerlukan waktu. Jangan sampai kami bebaskan salah, jadi masalah," ujar Imron.

(Baca juga: Sebanyak 68 Lahan di Pejaten Timur Dibebaskan untuk Normalisasi Ciliwung)

Kepala Dinas Tata Air DKI Teguh Hendarwan sebelumnya mengatakan, anggaran pembebasan lahan di Kali Angke dialokasikan sebesar Rp 30 miliar.

Ruas kali sepanjang sekitar 1,5 kilometer itu akan diperlebar dan dikembalikan seperti semula hingga 20 meter.

Kali dikeruk dengan kedalaman minimal 8 meter, sedangkan jalan inspeksi akan dibangun dengan lebar masing-masing 7,5 meter.