Sumarsono: Pantaskah Dana Hibah Bamus Betawi Tidak Dicairkan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menganalogikan budaya Betawi sebagai pondasi kota Jakarta.

Dalam membangun sebuah daerah, kata dia, harus bertumpu pada akar budaya dimana dia berada. Jika pondasinya runtuh, maka daerah itu juga akan runtuh.

"Jadi jangan pisahkan Jakarta dengan Betawi," kata Sumarsono, saat membuka Rapat Kerja III Bamus Betawi, di Hotel Prioritas, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2016).

Sumarsono menyampaikan hal ini terkait polemik pencairan dana hibah kepada Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016.

Hibah itu sebenarnya sudah tercantum pada APBD 2016. Hanya saja, belum sempat dicairkan, Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendisposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak mencairkan dana hibah tersebut. (Baca: Ahok Pertanyakan Pemberian Rp 2,5 Miliar untuk Bamus Betawi di Akhir 2016)

Ganti kepemimpinan, Sumarsono memutuskan mencairkan dana hibah untuk Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016. Sumarsono mengaku telah melakukan hal yang sama saat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Utara. Dia mengklaim membangun Sulawesi Utara dengan berpangku pada budaya Minahasa.

"Budaya Betawi bicara cipta, karya, dan rasa. Pantaskah bantuan Bamus Betawi tidak dicairkan? Kalau bicara rasio boleh iya, tapi kalau bicara rasa, rasanya tidak. Makanya tangan saya akhirnya meneken keputusan untuk mencairkan hibah Bamus Betawi, saya bertanggungjawab dunia akhirat. Jelang kebangkitan Betawi, saya berikan dukungan sepenuhnya," kata Sumarsono.

Adapun hibah Bamus Betawi yang dicairkan pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 2,5 miliar. Kemudian pada RAPBD 2017, diajukan dana hibah sebesar Rp 5 miliar kepada Bamus Betawi.