Ini Program Rumah Rakyat ala Agus-Sylvi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni memiliki program rumah rakyat yang menyasar kepada warga yang tinggal di permukiman kumuh serta di bantaran sungai.

Agus menyebut, program ini merupakan program revitalisasi terhadap hunian, tanpa harus menggusur warga ke lokasi lainnya.

"Inilah paradigma yang akan saya angkat dalam rangka penataan perumahan rakyat. Karena saat ini terjadi kekurangan perumahan di masyarakat hampir 300.000 unit rumah," kata Agus, di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Senin (5/12/2016).

Melalui program perumahan rakyat, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Agus-Sylvi akan membangun tower rumah susun di lokasi yang sama dengan tempat tinggal warga tersebut.

Dengan demikian, kata dia, warga dapat tinggal di lokasi yang sama dengan kondisi yang lebih baik.

"Semua itu harus terintegrasi dengan sistem dukungan yang baik terutama fasos fasum, air, listrik, rumah ibadah, dan juga ruang terbuka yang diharapkan bisa jadi tempat interaksi masyarakat, termasuk anak-anak kita," kata Agus.

Agus berharap, langkah ini menjadi salah satu cara untuk menata tanpa harus menggusur pemukiman warga. Yakni dengan melakukan perbaikan dan pembangunan di lokasi yang sama, bukan memindahkan ke perkampungan atau tempat lainnya.

Selain itu, kata dia, nantinya akan ada lahan khusus untuk tempat usaha warga.

"Ini yang kadang-kadang kita lupakan, tempat usaha ini penting bagi mereka. Bayangkan jika masyarakat yang digusur jauh dari habitat aslinya, artinya mereka juga kehilangan mata pencaharian. Ketika mata pencaharian hilang, mana mungkin mereka bisa bayar sewa rusun," kata Agus. (Baca: Ini Strategi Agus-Sylvi Rebut Suara Pendukung Ahok di PIK dan Muara Karang)

Nantinya akan ada pilot project pembangunan tower yang disebut rumah rakyat ini. Sebuah tower itu akan dibangun di suatu tempat dan dapat ditempati oleh warga setempat. Dia memproyeksi dapat membangun sebanyak 700 tower dengan 300.000 unit selama satu periode atau lima tahun.

"Sehingga ada kemampuan (pembiayaan) dari Pemda, tentunya di-support oleh pihak stakeholders, BUMD, swasta untuk bisa membangun itu (rumah rakyat) secara berkala selama 5 tahun ke depan. Itu target yang kami usung," kata Agus.