JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan akan membangun program pemerintahan di DKI yang transparan jika terpilih sebagai gubernur.
"Transparansi akan jadi kata kunci dari pengelolaan pemerintahan ke depan," kata Anies, usai acara temu warga di rumah mantan Panglima TNI, Djoko Santoso, di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).
Anies akan menghadirkan aplikasi yang dapat digunakan warga Jakarta untuk melihat semua yang dianggarkan Pemprov DKI.
"Jadi warga Jakarta tahu persis alokasi untuk apa, berapa, di mana, kapan, dan ini cara kita untuk bisa bangun good governance di Jakarta," ujar Anies.
(Baca juga: Anies Janjikan Pemerintahan yang Transparan dan Bebas Korupsi)
Ia menilai, pemerintahan di DKI belum menerapkan transparansi anggaran. Sebab, kata dia, warga tidak pernah tahu anggaran Pemprov DKI digunakan untuk apa.
"Tapi kalau dibuka transparan, maka pertanggung jawaban publik akan muncul," ujar Anies.
Dengan transparansi, Anies menjanjikan pemerintahan yang bebas korupsi.
"Kita akan tegaskan bahwa pemerintahan ke depan bebas korupsinya bukan pungli-pungli yang kecil-kecil saja, tetapi yang sistemik dan sitematik juga," ujarnya.
Anies juga mengatakan, kemiskinan di Jakarta masih terlihat. Ia mencontohkan kondisi warga di Kepulauan Seribu.
Menurut dia, pembangunan di sana tertinggal dari wilayah lainnya di Jakarta. Padahal, Kepulauan Seribu masih bagian dari Ibu Kota.
Salah satu contohnya, sebut Anies, rumah sakit di Kepulauan Seribu yang hanya punya 17 tempat tidur.
Jumlah apotek di sana pun tidak memadai. Anies menyebut hanya ada satu apotek di Kepulauan Seribu.
"Kami tidak akan membiarkan kemiskinan seperti ini berjalan terus," ujar Anies.
(Baca juga: Anies Ingin Jadikan Jakarta Kota yang Bebas dari Korupsi)
Mengenai peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember, Anies merasa perlu menciptakan Jakarta bebas korupsi.
"Kita harus mengembalikan Jakarta jadi kota yang bebas segala macam praktik korupsi di tempat ini," kata dia.