Pelaku Penghadangan Kampanye Djarot Minta Maaf di Persidangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Naman Sanip (52) menyampaikan permohonan maafnya ke calon wakil gubernur nomor pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat. Permohonan maaf ia sampaikan usai sidang kasus penghadangan kampanye Djarot di Kembangan Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (13/12/2016).

Naman merupakan pelaku penghadangan kampanye Djarot di Kembangan Utara, Jakarta Barat pada 9 November 2016. Naman mengaku saat itu tak berniat menghadang kampanye Djarot. Karena saat itu ia mengira yang datang adalah calon gubernur pasangan Djarot, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Naman, ia dan sejumlah warga di sekitar tempat tinggalnya ingin menyampaikan unjuk rasa kepada Ahok yang mereka anggap telah melakukan penodaan agama.

"Tujuan saya bukan ke Pak Djarot, tapi ke Pak Ahok. Saya mau minta maaf sama Pak Djarot karena Pak Djarot sebenarnya enggak bersalah," kata Naman.

Naman diketahui tinggal di Kampung Bugis, Kembangan Selatan. Menurut Naman, aksi yang dilakukannya merupakan aksi spontan. Aksi dilakukan berawal saat Naman dan warga sekitar rumahnya di Kembangan Selatan mendengar bahwa Ahok akan datang ke Kembangan Utara, yang tak jauh dari tempat tinggal mereka.

"Hati nurani saya tergerak, terpanggil karena ada penistaan agama. Ada info yang mau datang Ahok," ujar pria yang berprofesi sebagai penjual bubur ini. (Baca: Jelang Sidang, Djarot Duduk dan Bersalaman dengan Terdakwa Penghadangnya)

Sedianya, persidangan yang digelar kali ini akan beragendakan pembacaan dakwaan terhadap Naman. Namun, ia menolak semua dakwaan JPU yang menyebutnya sebagai pimpinan kelompok yang melakukan penghadangan. Karena dakwaan ditolak, maka majelis hakim yang dipimpin Masrizal menunda sidang sampai Rabu (14/12/2016) besok.

Awalnya Naman akan didakwa telah melanggar Pasal 187 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 187 Ayat 4 disebutkan, tiap orang yang menghalangi jalannya kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.