Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apakah Vonis Buni Yani Bisa Pengaruhi Kasus Ahok?

Kompas.com - 22/12/2016, 17:32 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus Buni Yani dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah diproses secara hukum. Buni yang merupakan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA belum sampai ke meja hijau.

Sementara perkara Ahok kini tengah diproses di pengadilan. Bila dilihat dari kasatmata, dua kasus itu saling berkaitan. Buni menulis status Facebook-nya yang dianggap polisi mengandung SARA.

Status itu dibuat bersamaan dengan menyebar video Ahok di Kepulauan Seribu yang sudah diedit terkait Surat Al Maidah ayat 51. Sementara Ahok dijerat kasus penodaan agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu soal Surat Al Maidah ayat 51.

Lantas, apakah kasus keduanya bisa saling memengaruhi?

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, kasus Buni dan Ahok merupakan perkara berbeda. Vonis hakim di praperadilan Buni tidak berpengaruh pada kasus Ahok.

"Tidak ada korelasi, jadi berarti tidak ada kausalitas. Tadi yang dipaparkan (pembicara lain) seakan-akan ada kausalitas, karena Buni Yani-lah, kemudian Ahok jadi korban. Kemudian terjadi miscarriage of justice (peradilan sesat), tapi polisi tidak ke arah sana,” kata Bonar di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Terlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (Kaca Mata) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus upaya makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas.

Meski vonis praperadilan tak berpengaruh, masih ada opsi lain soal vonis dari hakim atas dua perkara tersebut. Menurut Bonar, ada kemungkinan lain bila vonis salah satu di antara mereka lebih cepat di antara yang lainnya. Dampak positif bisa didapat oleh Ahok bila hakim lebih dulu memvonis Buni.

"Karena kalau keputusan Buni Yani lebih cepat, itu bisa jadi bahan pembelaan buat Ahok. Tapi, kalau masa peradilan sama, bahkan Ahok lebih dulu divonis, ya tidak akan berdampak apa-apa," kata dia. (Baca: Kapolda Minta Lokasi Sidang Ahok Dipindah ke Selatan Jakarta)

Kompas TV Buni Yani Jadi Saksi Dugaan Makar Sri Bintang Pamungkas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com