Serapan Anggaran Minim karena Lahan Eks Kedubes Inggris

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyebut Dinas Pertamanan dan Pertamanan DKI Jakarta merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang tidak menyerap anggaran secara maksimal.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin menjelaskan, instansinya gagal menyerap anggaran karena sebagian anggaran dialokasikan untuk pembelian lahan bekas Kedutaan Besar Inggris di Bunderan Hotel Indonesia.

"Hampir 40 persen anggaran kami untuk (pembelian lahan) Kedutaan Inggris," kata Djafar, kepada wartawan, Senin (26/12/2016).

Dia menjelaskan, total anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta pada APBD 2016 sebesar Rp 1,6 triliun.

Beberapa waktu lalu, Sumarsono menyebut Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta baru menyerap anggaran sekitar 27 persen. Djafar menyebut instansinya bisa menyerap anggaran maksimal hingga 50 persen pada akhir tahun.

"Makanya kami lagi nunggu perhitungan dari teman-teman Suku Dinas, apa saja kegiatan yang sudah berjalan. Tapi, memang ada kegiatan gagal lelang sama gagal beli lahan," kata Djafar.

Sementara beberapa program yang gagal lelang seperti pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) dan pembangunan taman. Rencananya, lokasi pembangunan taman itu ada di enam titik yang tersebar di wilayah Jakarta.

Adapun Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta batal membeli lahan bekas Kedutaan Besar Inggris tahun ini. Sebab, Pemprov DKI Jakarta baru akan membeli lahan tersebut setelah Kedubes Inggris membayar sewa lahan yang selama ini tak dibayarkan.

Kedubes Inggris berkewajiban membayar Rp 63.000 tiap tahunnya sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun perolehan hak pakai atau pada tahun 1961.

Rencananya, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta akan membeli lahan tersebut dengan anggaran sebesar Rp 479 miliar. Lahan tersebut akan difungsikan sebagai RTH, lokasi aksi unjuk rasa, serta command center bagi Mass Rapid Transit (MRT).