Zahro Express Terbakar, Pemerintah Investigasi Manajemen Pelayaran di Muara Angke

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memastikan pihak terkait, termasuk pemerintah, menginvestigasi semua prosedur dan manajemen kegiatan pelayaran di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Hal ini dilakukan menyusul terbakarnya kapal Zahro Express saat mengangkut penumpang dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Minggu (1/1/2017).

"Fokus pemerintah sekarang adalah investigasi manajemen sekitar pelabuhan, termasuk soal tiket, perizinan, kapasitas, prosedur, dan sebagainya. Ini dilakukan KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dan kepolisian. Pencarian korban dilakukan tim SAR kita," kata Sumarsono saat ditemui di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (2/1/2017).

(Baca: Dalami Manifes Zahro Express, Polisi Periksa Dua Pegawai Dishub DKI)

Sejak hari Minggu (1/1/2017), Sumarsono sudah menyampaikan sejumlah kejanggalan dari terbakarnya kapal Zahro Express. Salah satunya tentang jumlah penumpang sekitar 250 orang lebih yang berbeda dengan data di manifes perjalanan yang hanya 100 orang penumpang.

Sebelum menuju Pulau Tidung, kapal Zahro Express sudah dapat surat izin berlayar. Surat izin berlayar itu dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Angke pada Minggu pagi, dengan izin perjalanan dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung.

(Baca: Korban Tewas Kebakaran Kapal Zahro Express Dipastikan 23 Orang)

Selain itu, dari penuturan sejumlah penumpang, mereka mengaku bisa naik ke kapal tanpa harus tercatat dalam daftar manifes. Ditemukan juga perbedaan harga tiket yang lebih murah, dari harga asli tiket sebesar Rp 79.000 jadi dijual dengan harga Rp 50.000.