Jumlah Penumpang Kapal Tak Sesuai Manifes Jadi Sorotan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Subandi, menyoroti perbedaan jumlah penumpang kapal Zahro Express dengan manifes.

Ia mengatakan, jika hal itu terjadi pada kapal milik Dinas Perhubungan DKI, itu termasuk tindakan pungutan liar (pungli).

"Kalau (kapal) ini milik Pemprov, hasil tiketnya kan masuk ke pendapatan Pemprov, ini sama saja pungli nih karena ada praktik bayar di atas kapal yang membuat antara manifes dengan penumpang di kapal beda jumlah," kata Subandi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (4/1/2017).

Ia mengatakan, dirinya berpengalaman jadi nakhoda kapal. Dia tahu kebiasaan-kebiasaan calo tiket di kapal. Mereka yang tidak memiliki tiket bisa bayar kepada calo di atas kapal.

Bahkan, kata Subandi, kadang-kadang para calo menerima bayaran setengah harga.

Dalam kasus kapal Zahro Express, polisi mendata setidaknya ada 191 orang yang menumpang Zahro Express pada Minggu pagi itu saat kapal itu terbakar. Dalam manifes disebut hanya ada 100 orang di atas kapal tersebut.

Meski demikian, penyebab terbakarnya kapal bukan karena kelebihan penumpang.

Subandi meminta persoalan manifes yang berbeda dengan jumlah penumpang kapal tetap harus diperhatikan karena termasuk praktik pungli.

"Ke depannya tolong tiap tiket sudah dibarengi asuransi. Barang saja diasuransiin kalau di atas kapal, masa orang enggak," kata Subandi.

Kapal Zahro Express terbakar saat mengangkut penumpang menuju Pulau Tidung. Kapal tersebut sering melayani perjalanan wisatawan ke area sekitar Kepulauan Seribu. Para penumpang kapal naas itu adalah wisatawan yang ingin berlibur pada awal 2017 ini.

Berdasarkan data yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 23 orang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Para penumpang lainnya selamat, ada yang luka-luka dan hingga kini ada sejumlah penumpang yang masih hilang.