Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadis Komunikasi dan Informasi DKI Sempat Mau Dicopot Sumarsono

Kompas.com - 06/01/2017, 14:39 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum perombakan pejabat di lingkungan DKI Jakarta pada awal tahun ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono, beberapa kali mengaku ingin mengganti kepala dinas yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai. Dia mencontohkan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI, Dian Ekowati, yang berlatar belakang dokter gigi.

Namun, Dian lolos dari perombakan besar-besaran pada Selasa (3/1/2017) lalu itu. Dian masih menjabat kepala dinas di SKPD yang kini berubah nama menjadi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Agus Suradika, mengatakan Sumarsono berubah pikiran setelah mendapatkan banyak masukan.

"Dalam diskusi, beliau dapat masukan dari banyak pihak dan Pak Plt mengakomodir masukan itu, termasuk dari kami," kata Agus di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/1/2017).

Agus mengatakan kemampuan manajerial menjadi hal yang harus dimiliki oleh kepala SKPD. Kemampuan manajerial tidak perlu sejalan dengan latar belakang pendidikannya.

Agus mencontohkan Kepala Dinas Tata Air DKI Teguh Hendarwan yang merupakan sarjana sosial. Latar belakang pendidikan Teguh tidak berkaitan dengan SKPD yang dia pimpin. Namun, Teguh memiliki kemampuan manajerial itu.

"Dan diakui juga, Dian kerjanya baik. Tugas-tugas dinilai dijalankan. Kata Pak Plt, ya sudah kalau memang enggak ada alasan untuk diganti," kata Agus.

Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebelumnya mengatakan, ia telah melobi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, agar beberapa pejabat tak diganti oleh Sumarsono.

Ahok mengatakan ia sempat mendengar isu bahwa Sumarsono misalnya akan mengganti Teguh Hendarwan dari jabatan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta hanya karena Teguh bukan berasal dari rumpun teknis. Padahal, menurut Ahok, kinerja Teguh selama memimpin Dinas Tata Air DKI Jakarta sudah baik.

"Makanya saya ngomong sama Pak Pras sebagai Ketua DPRD, jangan (dicopot). Saya bilang, tolong dimengerti subtansi UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) itu sudah enggak bicara rumpun, tapi bicara kinerja," kata Ahok Kamis kemarin.

(Baca:Ahok Lobi Prasetio agar Pejabat-pejabat Ini Tak Dicopot Sumarsono)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com