Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Mengaku Tak Anti terhadap Kontrak Politik

Kompas.com - 09/01/2017, 18:16 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan bahwa ia tidak anti dengan kontrak politik. Menurut Anies, kontrak politik adalah bukti komitmen berjuang untuk warga.

Anies menyampaikan hal tersebut di sela kampanyenya di kawasan bekas penertiban Bukit Duri, untuk normalisasi Sungai Ciliwung, RW 12 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).

Saat kampanye di kawasan tersebut, Anies menandatangi dokumen kontrak politik yang berisi 10 poin aspirasi warga.

"Kami sampaikan di sini, kami tidak anti-kontrak politik. Di mana-mana kami siap untuk melakukan kontrak politik, kenapa, karena ini bukti kami mau memperjuangkan," kata Anies, kepada warga setempat di lokasi, Senin sore.

(Baca juga: Sandiaga Tanda Tangani Kontrak Politik yang Diajukan Warga Kampung Nelayan)

Menurut dia, calon gubernur yang menolak untuk tanda tangani kontrak politik patut diragukan komitmennya dalam berjuang untuk warga.

"Karena itu kita katakan siap, dan semua kontrak politik seperti ini. Bapak, Ibu menulis, kita baca, kita sama-sama sepakati. Dari situ kita tanda tangan," ujar Anies.

Sebelumnya, saat berkampanye di kawasan RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Anies disuguhi kontrak politik oleh warga.

Kontrak politik itu diserahkan Kelompok Perempuan untuk Keadilan Sosial yang mewakili warga setempat.

Kontrak politik itu berisi 10 poin aspirasi warga. Anies menerima kontrak politik tersebut dan akan mempelajarinya.

"Saya sudah terima, saya akan baca dan review dan akan kembalikan sesegera mungkin," kata Anies. Pada kesempatan itu juga dilakukan acara pemotongan tumpeng.

Ini merupakan semacam syukuran atas kemenangan warga Bukit Duri di PTUN dalam gugatan terhadap surat peringatan yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta terkait penertiban Bukit Duri. 

Anies memberi potongan tumpeng kepada Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi.

(Baca juga: Janji Menangkan Anies, Warga Rusun Marunda Ini Tawarkan Kontrak Politik)

Kampanye Anies ini dilakukan dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW dan Tasyakur Keberhasilan Bukit Duri Menggugat.

Adapun kontrak politik itu berisi 10 poin sebagai berikut:

1. Moratorium Penggusuran

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com