Kata Ahok, Pemberian Akta Lahir Dapat Cegah Eksploitasi Anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menginginkan agar anak yang lahir segera mendapatkan akta. 

"Karena kalau anak-anak enggak ada akta, mereka gampang dieksploitasi," kata pria yang akrab disapa Ahok itu, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).

(Baca juga: "Hak Anak Mendapatkan Vaksin ibarat Hak Memiliki Akta Kelahiran")

Dia juga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus sudah mengawasi ibu hamil. Setelah ibu melahirkan, Pemprov DKI Jakarta langsung menerbitkan akta lahir.

Pada masa kepemimpinannya, Pemprov DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan telah meluncurkan layanan pembuatan akta kelahiran dan pendaftaran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) langsung di rumah sakit tempat bayi dilahirkan.

Akta dan JKN-KIS bisa segera dicetak di rumah sakit. Menurut dia, warga hanya tinggal memberikan datanya kepada pihak rumah sakit.

Kemudian, bayi-bayi yang baru lahir tersebut sudah mendapat akta kelahiran dengan BPJS Kesehatan.

"Kalau anak lahir di rumah sakit mana, langsung cetak keluar akta lahirnya," kata Ahok.

(Baca juga: Ahok: Sekarang Begitu Dilahirkan, Bayi Langsung Dapat Akta Kelahiran dan BPJS)

Meski demikian, kata dia, pembuatan akta lahir ini baru berlaku di RSUD di Jakarta.

Selain pembuatan akta lahir, Pemprov DKI Jakarta juga membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) untuk mencegah eksploitasi kepada anak-anak.

"Kami targetkan dalam satu tahun, ada RPTRA di minimal 200 lokasi, terutama di daerah padat," kata Ahok.