Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isi Pertemuan Perwakilan Massa 121 dengan Pemerintah

Kompas.com - 12/01/2017, 19:03 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan massa aksi bela rakyat 121 telah keluar dari Istana Negara. Namun, perwakilan itu mengatakan, mereka tidak bertemu Presiden Joko Widodo.

"Pak Presiden enggak mau menemui kita. Beliau ada ratas (rapat terbatas) bersama menteri. Beliau ada di dalam, tetapi enggan menemui mahasiswa," kata salah satu perwakilan yang masuk ke Istana Negara, Bagus, di mobil komando yang terparkir di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (12/1/2017) sore.

Bagus menambahkan, mereka hanya ditemui Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Dalam pertemuan tersebut, kata Bagus, telah ditandatangani kontrak politik. Kontrak politik itu ditandatangani Teten selaku perwakilan pemerintah.

Bagus menjelaskan, kesepakatan tersebut meliputi, pemerintah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. Pemerintah menjamin kenaikan harga BBM non-subsidi tidak akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok.

Selanjutnya, pemerintah juga menjamin kenaikan tarif dasar listrik golongan 900 VA dilakukan untuk kepentingan rakyat dan tepat sasaran. Jika tidak tepat sasaran, hal itu dapat dilaporkan ke PLN dan akan mendapat subsidi.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Mahasiswa menggelar unjuk rasa aksi bela rakyat 121 di sekitar istana negara, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017). Aksi Bela Rakyat 121 ini digelar serentak di 19 titik di Indonesia. Mahasiswa menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia dan menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA serta memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok pada awal 2017.
Selain itu, tarif pengurusan STNK dan BPKB dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di kepolisian. Jika ada pelayanan yang tidak sesuai, itu dapat dilaporkan.

"Ini adalah janji mereka. Jika dalam 90 hari ditemukan pelanggaran, reformasi jilid dua akan segera ditegakkan," kata Bagus.

Massa terlihat tidak puas dengan isi kontrak politik tersebut. Mereka mulai melakukan aksi bakar-bakaran.

Petugas kepolisian juga telah bersiap untuk membubarkan massa. Sebab, imbauan agar massa membubarkan diri sejak pukul 18.00 WIB tidak diindahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com