JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan bahwa ketua RT atau ketua RW tidak boleh memegang anggaran dari pemerintah.
Dia pun mengkritik program dari cagub DKI Agus Yudhoyono yang berjanji memberikan dana Rp 1 miliar per tahun untuk tiap RW.
"RT/RW boleh enggak pegang uang pemerintah? Enggak boleh," ujar Basuki di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
(Baca juga: Bagaimana Cara Agus Yakinkan DPRD soal Program Rp 1 Miliar Tiap RW?)
Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mengatakan, hanya PNS yang bisa menggunakan APBD DKI.
Sebab, setiap anggaran harus jelas pertanggungjawabannya. Ahok juga mengatakan, ketua RT/RW tidak bisa mempertanggungjawabkan dana APBD itu.
"RT dan RW pegang Rp 1 miliar sebagai apa? Sebagai individu? Terus tanggung jawabnya bagaimana? Itu hibah? Lalu buat apa RT punya Rp 1 M?" ujar Ahok.
(Baca juga: Program Rp 1 Miliar Per RW dari Agus Dinilai Mengkhawatirkan)
Ia juga mengkritik program Rp 5 juta per tahun untuk warga miskin yang diusung Agus. Menurut dia, menentukan warga miskin yang akan menerima uang itu tidak mudah.
"Terus bantuan Rp 5 juta, bagaimana nentuin warga miskinnya? Orang beras raskin saja warga miskin banyak yang enggak dapat kok," ujar dia.