Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Populi Center: 68,3 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Pemprov DKI

Kompas.com - 22/01/2017, 20:34 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 68,3 persen responden dalam survei terbaru Populi Center mengaku puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, responden yang tidak puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sebanyak 29,7 persen dan yang sangat tidak puas sebanyak 1,2 persen.

Sisanya, sebanyak 0,8 persen, tidak memberikan jawaban. Survei Populi Center tersebut diselenggarakan pada 14-19 Januari 2017.

(Baca juga: Survei Populi Center: Agus Dinilai Paling Mampu Pimpin Jakarta)

Peneliti Populi Center Nona Evita mengatakan, kepuasan responden terhadap Pemprov DKI Jakarta menurun dibandingkan kepuasaan saat survei sebelum-sebelumnya.

"Sebelumnya berada di angka 72,5 persen di bulan Desember 2016, 73,1 persen di bulan November 2016, 67,5 persen di bulan Oktober 2016, dan 76,4 persen di bulan September 2016," ujar Nona saat merilis hasil survei di Kantor Populi Center, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Minggu (22/1/2017).

Nona mengatakan, ada lima permasalahan di Jakarta yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Permasalahan yang pertama yakni kemacetan yang dinilai oleh 26,7 persen responden harus segera diselesaikan.

Kemudian, 20,5 persen responden menilai permasalahan yang harus segera diselesaikan yakni tingginya harga bahan pokok.

Sementara itu, permasalahan lain yang dinilai harus segera diselesaikan yakni pengangguran (15 persen), biaya pendidikan dasar (7,8 persen), dan biaya berobat atau kesehatan (7,5 persen).

(Baca juga: Populi Center: Pemilih di Jakarta Rasional)

Survei Populi Center ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 600 responden di enam wilayah di Jakarta.

Metode penelitian yang digunakan yakni multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dibiayai menggunakan kas internal Yayasan Populi Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com