PDS HB Jassin Kesulitan Bayar Gaji Pegawainya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pengelola Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin mengaku kesulitan membayar gaji pegawai PDS HB Jassin yang saat ini berjumlah 11 orang.

Ini karena dana hibah yang yang diberikan Pemprov DKI Jakarta hanya sampai Desember 2016.

Kepala Koordinator Pelaksana PDS HB Jassin, Ariyani Isnamurti, mengatakan bahwa tahun ini pihaknya belum mengetahui apakah akan kembali mendapatkan dana hibah untuk membayar  gaji karyawan atau tidak.

Ia belum mengetahui bagaimana membayar gaji para pegawai tersebut, apakah melalui yayasan atau dari sumbangan sukarelawan. Hal yang pasti, kata dia, semua pegawai sampai saat ini masih bekerja.

"Tahun kemarin dibantu Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), soal gaji karyawan sampai Desember. Pokonya pegawai tetap bekerja, tetapi enggak tahu akhir bulan (pembayaran) apa dari yayasan atau bagaimana," ujar Ariyani saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/1/2017).

(Baca juga: Apa Kabar Dana Hibah Pemprov DKI untuk PDS HB Jassin?)

Ketidakjelasan dana hibah juga membuat biaya pemeliharaan PDS HB Jassin tahun ini dipastikan tidak ada.

"Dalam pembiayaan semakin berat, ya jelaslah, sangat berat. Cuma ya kami harus hadapi juga. Sementara pemeliharaan enggak ada," ujar Ariyani.

Setiap tahun, anggaran operasional yang diajukan oleh PDS HB Jassin sebesar Rp 1,5 miliar hingga Rp 1,7 miliar.

Namun, diakui pihak pengelola, anggaran tersebut tak pernah dipenuhi. Setiap tahun, anggaran yang diberikan Pemprov DKI terus berkurang.

Pada 2013, anggaran operasional yang diberikan sebesar Rp 1,2 miliar, pada 2014 anggaran sebesar Rp 1,1 miliar, dan pada Rp 2015 anggaran yang diberikan berkurang cukup jauh, yaitu sebesar Rp 280 juta.

(Baca juga: Pengurus PDS HB Jassin Telah Bertemu Pemprov DKI, Belum Ada Kesepakatan)

Untuk tahun 2016, pihak pengelola belum mendapatkan dana operasional, kecuali anggaran gaji 11 karyawan sebesar Rp 188,3 juta untuk tujuh bulan.