JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar pada akhirnya perlu diterapkan di Jakarta.
"Pada akhirnya kita harus bergerak ke arah sana (sistem ERP)," kata Anies kepada awak media, saat diwawancarai di sebuah restoran di Jalan Gajah Mada, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (25/1/2017).
Namun, ia menilai, menerapkan sistem ERP di Ibu Kota harus diimbangi dengan penyediaan transportasi umum. Sebab, kebijakan dari sistem ini disebutnya agar orang mau pindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Namun, jika sistem ERP diterapkan saat transportasi umum belum mencukupi, Anies menilai pemerintah hanya mencari pendapatan, bukan mengatasi solusi kemacetan dan memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.
"Sementara belum ada kendaraan umum yang tersedia, maka ini seperti ngumpulin uang saja dari mereka. Enggak mengubah perilaku. Jadi ERP baru relevan kalau sudah ada kendaraan umum yang membuat mereka bisa pindah," ujar Anies. (Baca: Setelah Dikritik KPPU, Sumarsono Revisi Pergub ERP)
Pemerintah, menurut dia, harus adil menerapkan sistem ini dengan mengimbanginya melalui penyediaan transportasi umum yang mencukupi.
"Kita harus bisa adil, bukan hanya menambah pajak, tetapi mengubah perilaku," ujarnya.