Pemprov DKI Diminta Segera Tetapkan Skema TOD MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung mengatakan Pemprov DKI sebaiknya mempercepat penetapan skema dan pembangunan transit oriented development (TOD) untuk proyek mass rapid transit (MRT).

Menurut dia, skema TOD seharusnya rampung bersamaan dengan konstruksi stasiun MRT.

"Skema pengelolaan TOD seharusnya sudah selesai bersamaan dengan konstruksi stasiun MRT. Kalau dilihat progresnya sekarang, sudah sangat terlambat. Pemprov DKI harus segera memutuskan soal TOD," ujar Ellen di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/1/2017).

TOD merupakan area yang terintegrasi dengan beberapa moda transportasi umum di kawasan Dukuh Atas. TOD Dukuh Atas akan menghubungkan MRT dengan kereta commuterline, dan bus Transjakarta.

Seharusnya, kata Ellen, TOD selesai sebelum MRT beroperasi pada 2019. Menurut Ellen, Pemprov DKI paling berwenang membangun TOD Dukuh Atas.

"Alasannya sederhana karena TOD Dukuh Atas lokasinya di wilayah DKI Jakarta," kata dia.

(Baca: Ini Target Pengerjaan MRT di Jakarta hingga Tahun 2019)

Hal yang bisa dilalukan Pemprov DKI adalah menunjuk langsung BUMD atau menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI untuk membuat badan umum layanan daerah (BLUD) khusus untuk mengelola TOD Dukuh Atas.

Nantinya, peraturan gubernur harus dibuat sebagai dasar hukum pemberian kewenangan pengelolaan TOD Dukuh Atas.

Adapun PT MRT Jakarta menargetkan penyelesaian MRT rampung pada Maret 2019 atau lebih cepat tiga bulan dibanding target awal, yaitu Juni 2019.