Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot Bantah PNS DKI Bertindak "Asal Bapak Suka" Seperti Kata Agus

Kompas.com - 28/01/2017, 19:30 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah ucapan calon gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono soal ungkapan "asal bapak suka" atau ABS.

Menurut dia, hal itu tidak terjadi dalam birokrasi di Provinsi DKI Jakarta.

"Enggak bisa ABS, yang menilai itu wali kota. Camat dan lurah itu punya skor. Kemudian ada Qlue, kita bisa cross-check kinerja di situ. Jadi enggak ada ABS. Kalau ABS, enggak bakal sering-sering kami ganti pejabat," ujar Djarot di Jalan Talang, Menteng, Sabtu (28/1/2017).

Menurut Djarot, Gubernur non-aktif DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak pernah bertindak one man show.

Djarot mengatakan sikap one man show tidak bisa diterapkan di Jakarta yang banyak dengan PNS DKI.

"Enggak bisa one man show, 5.046 pejabat DKI dan kami punya 132.000 pegawai baik PNS maupun non-PNS," ujar Djarot.

Djarot mengatakan pemerintahan Ahok dan Djarot telah menciptakan sistem untuk mengelola itu semua. Misalnya seperti sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk melayani perizinan.

Kinerja pejabat juga diukur dengan menggunakan key performance indicator (KPI).

"Bagaimana itu bisa jadi one man show? Kami bukan superman. Makanya pakai sistem dengan teknologi. Makanya jangan berteori. Tanyakan kepada pejabat DKI apakah (kami) one man show? No," ujar Djarot.

Sebelumnya dalam debat kedua Jumat (27/1/2017) malam, Agus Harimurti Yudhoyono, mengkritik gaya kepemimpinan petahana gubernur DKI Jakarta, Ahok.

Menurut Agus, Ahok membuat para birokrat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta takut. Menurut Agus, birokrat di Jakarta takut melaporkan masalah di wilayahnya karena takut kepada Ahok.

“Kalau anak buah kita, birokrat di bawah kita serba takut, dia akan sangat mudah memberikan laporan ABS, asal bapak suka. Yang masih rusak, kotor, enggak dilaporkan karena takut,” kata Agus.

Kompas TV Bahas Kompensasi DKI, Ahok Nilai AHY-Sylvi Tak Paham UU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Megapolitan
Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Megapolitan
Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Megapolitan
Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Megapolitan
Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Megapolitan
DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Megapolitan
Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Megapolitan
Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Megapolitan
Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Saat Bintang Empat Prabowo Pemberian Jokowi Digugat, Dinilai Langgar UU dan Sarat Konflik Kepentingan

Megapolitan
Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Tabrakan Beruntun di Jalan Yos Sudarso, Pengendara Mobil dan Motor Luka-luka

Megapolitan
Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Dalam 5 Bulan, 20 Warga Kota Bekasi Meninggal karena DBD

Megapolitan
Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Petugas Tertibkan Stiker Kampanye Bakal Calon Wali Kota Bogor yang Tertempel di Angkot

Megapolitan
APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

APK Kandidat Cawalkot Bogor Dicopot karena Belum Masa Kampanye, Termasuk Milik Petahana

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com