Tim Agus-Sylvi Bantah Terima Surat Pelanggaran Administrasi Program Rp 1 M Per RW dari KPU DKI

JAKARTA,KOMPAS.com - Rico Rustombi, juru bicara tim pemenangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, membantah bahwa pihaknya mendapatkan surat peringatan pelanggaran administrasi dari KPU DKI Jakarta.

Pelanggaran yang dimaksud terkait program Rp 1 miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylviana.

Rico mengatakan, sebelumnya memang ada kabar temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta bahwa program Rp 1 miliar terindikasi melanggar aturan.

Namun, setelah surat rekomendasi dari Bawaslu diserahkan ke KPU DKI Jakarta, KPU DKI menyatakan bahwa itu bukan merupakan pelanggaran. Keputusan itu diambil melalui rapat pleno.

Rico menegaskan, yang mereka dapatkan bukan surat peringatan atas pelanggaran, melainkan surat klarifikasi bahwa temuan pelanggaran yang didapatkan Bawaslu DKI Jakarta bukan termasuk pelanggaran Pilkada.

"Dalam rapat pleno diputuskan bukan pelanggaran," ujar Rico kepada Kompas.com, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).

Rico mengatakan, wewenang memutuskan pelanggaran salah satu pasangan calon bukanlah melalui Bawaslu melainkan keputusan KPU DKI Jakarta.

Lain halnya dengan Rico, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, KPU DKI sudah memberikan surat tindak lanjut rekomendasi temuan Bawaslu DKI yang menyatakan program Rp 1 miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylviana sebagai pelanggaran administrasi.

Surat tindak lanjut rekomendasi tersebut ditujukan langsung kepada Agus-Sylvi.

"Sudah ditindaklanjuti, dari Bawaslu oleh KPU langsung disampaikan kepada pasangan calon," ujar Sumarno di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Baca: KPU DKI Sudah Beri Surat ke Agus-Sylvi soal Pelanggaran Administrasi