Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumarsono: Opini WDP Pemprov DKI karena Banyak Piutang yang Tidak Tertagih

Kompas.com - 02/02/2017, 22:08 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, salah satu alasan pemberian opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemprov DKI dikarenakan banyaknya piutang yang tak tertagih oleh Pemprov DKI.

Soni, sapaan Sumarsono menjelaskan, piutang yang tak tertagih salah satunya akibat pemerintah mengabulkan pembebasan utang Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L).

Padahal, prinsip pembebasan lahan yang diajukan telah tercatat sebagai piutang yang harus segera dibayarkan.

"Kalau nilanya banyak dianggap status oleh BPK untuk WDP karena dianggap piutang belum selesai. Angka inilah yang jadi masalah, bukan karena penyimpangan penggunaan APBD, tapi WDP sebagai opini BPK karena banyaknya kewajiban yang tidak tertagihkan," ujar Soni usai rapat bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD ) di Balai Kota, Kamis (2/2/2017).

Soni mengatakan, setiap minggu Pemprov DKI menerima belasan perusahaan yang mengajukan SP3L. Namun, beberapa pengajuan ditolak karena sejumlah alasan. Soni menambahkan, pihaknya berhati-hati memberikan SP3L agar nantinya Pemprov DKI tak lagi merugi. (Baca: Ketua DPRD Nilai Pemprov DKI Dapat WDP karena Terlalu Andalkan CSR)

Agar masalah penagihan piutang bisa terselesaikan, Pemrov DKI berencana membentuk tim yang akan melakukan penagihan terhadap piutang yang belum dibayar. Tim ini diharapkan bisa mengurangi beban piutang Pemprov DKI sekaligus menghindarkan opini WDP dari BPK.

"Dengan adanya tim, pengurangan beban pemerintah provinsi atas status WDP terkurangi. Selama tidak ada tim yang menyelesaikan masalah-masalah yang tercatat sebagai piutang maka Pemprov tidak akan pernah jadi WTP (wajar tanpa pengecualian)," ujar Soni.

BPK memberikan opini WDP terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2013, 2014, dan 2015.

Kompas TV Ada Pro & Kontra pada Kebijakan PLT Gubernur DKI Sumarsono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com