Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Mantan Kadis Pajak Gugat Pemprov DKI ke PTUN

Kompas.com - 13/02/2017, 13:06 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta (kini berubah nomenkelatur menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta) Agus Bambang menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Agus dicopot dari posisinya saat Sumarsono menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI.

Gugatan itu diajukan atas pencopotan Agus sebagai Kepala DPP pada 3 Januari lalu. Gugatan ke PTUN diajukan pada Jumat (10/2/2017).

Gugatan itu diajukan Agus karena merasa Sumarsono secara sewenang-wenang mencopot jabatannya tanpa alasan yang jelas. Saat ini Agus dipindahkan menjadi staf di Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Agus mengaku tak pernah sekalipun ditegur oleh Sumarsono atau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kalau memang ada kesalahan ya saya ditegur, ini enggak pernah. Kalau memang ada salah ya diproses," ujar Agus saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (13/2/2017).

Agus mengaku sebelum perombakan dilakukan, dia telah meminta penjelasan kepada Sumarsono melalui pesan singkat. Dalam pesan tersebut, lanjut Agus, Sumarsono mempersilakan Agus untuk melakukan gugatan.

Namun, dari pesan singkat itu, Sumarsono mengatakan agar Agus pikir-pikir lagi untuk melakukan gugatan.

Agus juga telah meminta izin untuk bertemu Sumarsono. Namun, Agus mengaku Sumarsono menolak untuk menemuinya. (Baca: Soal Perombakan PNS DKI, Sumarsono Sebut Cuma Terima Laporan dan Melantik)

Selain mengajukan gugatan ke PTUN, Agus juga melaporkan hal itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Silakan gugat tapi terus ngancam terbongkar ini dan itu, bisa balik pada diri sendiiri. Saya pikir ya udah deh dihadapin aja kalau ada korupsi ya proses korupsinya, hukum pidannya. Kalau ada masalah apapun kenapa nggak diproses aja," ujar Agus.

Januari lalu, Sumarsono melakukan perombakan besar-besaran terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI. Salah satu dinas yang terkena perombakan ialah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Kepala BPRD Agus Bambang dicopot dan digantikan oleh wakilnya Edi Sumantri.

Kompas TV Ada Pro & Kontra pada Kebijakan PLT Gubernur DKI Sumarsono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com