Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Jakarta, Bekasi, dan Tangerang Masih Rawan Banjir

Kompas.com - 21/02/2017, 18:09 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang masih rentan mengalami banjir. Hal itu mengacu pada banjir yang terjadi di sejumlah tempat di tiga wilayah tersebut pada Selasa (21/2/2017) ini.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, banjir yang terjadi pada hari ini menunjukkan, ada beberapa wilayah yang intensitas banjirnya mengalami peningkatan.

"Hal ini tidak terlepas dari dampak perubahan penggunaan lahan yang begitu pesat di wilayah Jabodetabek sehingga hampir 80 persen hujan jatuh berubah menjadi aliran permukaan," kata Sutopo dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Sutopo, saat ini kapasitas drainase dan sungai jauh lebih kecil dibanding debit aliran permukaan. Hal inilah yang diyakini telah menjadi penyebab terjadinya banjir dan genangan di beberapa tempat.

Sutopo menyebutkan, citra satelit Landsat tahun 1990 hingga 2016 menunjukkan permukiman dan perkotaan berkembang dengan pesat. Permukiman nyaris menyatu antara wilayah hulu, tengah, dan hilir dari daerah aliran sungai yang ada di Jabodetabek.

Berkembangnya permukiman dan perkotaan menyebabkan minimnya ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air.

"Suatu keniscayaan air hujan yang jatuh sekitar 80 persennya berubah menjadi aliran permukaan. Bahkan, di wilayah perkotaan sekitar 90 persen menjadi aliran permukaan," ujar Sutopo.

Ia mengatakan, kapasitas sungai-sungai dan drainase perkotaan mengalirkan aliran permukaan masih terbatas. Okupasi bantaran sungai menjadi permukiman padat menyebabkan sungai sempit dan dangkal.

Ia menyebut saat ini lebar sungai hanya tinggal sekitar 5-10 meter, dari seharusnya 30 meter.

Karena itu, ia menilai relokasi permukiman di bantaran sungai adalah keniscayaan jika ingin memperlebar kemampuan debit aliran.

"Tetapi, sering kali relokasi sulit dilakukan karena kendala politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat," kata Sutopo.

Sutopo menyatakan, penataan ruang harus dikendalikan. Caranya ialah dengan mengembalikan fungsi daerah-daerah sempadan sungai, kawasan resapan air, dan kawasan lindung.

Sutopo menilai, tindakan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.

"Harus kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemda lain. Studi banjir dan masterplan pengendalian banjir sudah ada sejak lama. Tinggal komitmen bersama," kata dia.

Berdasarkan data BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), intensitas hujan di Jakarta dan sekitarnya tercatat Lebak Bulus 71,7 mm, Pakubuwono 106 mm, Beji 65 mm, Depok 83 mm, Gunung Mas 39 mm, Pasar Minggu 106,5 mm, Tangerang 92,5 mm, Pondok Betung 67,4mm, Cengkareng 72 mm, Tanjung Priok 115,9 mm, Kemayoran 180 mm, Dramaga 75 mm, Curug 37,5 mm, Kelapa Gading 145,4 mm, TMII 48,8 mm, Parung 21,8 mm, Jagorawi 72,5 mm, Mekarsari 60,8 mm, Leuwiliang 89,7 mm, Katulampa 35,8 mm, dan Bekasi 65 mm.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com