KPU Jaktim Usulkan Perbaikan Mekanisme Bimtek KPPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU Jakarta Timur Nurdin mengaku telah mengusulkan perbaikan mekanisme bimbingan teknis jika ada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Usulan itu disampaikan kepada KPU DKI Jakarta.

"Kami sudah mengusulkan ke tingkat provinsi itu basisnya orang yang kami bimtek. Kalau kemarin (putaran pertama) basisnya kelurahan," ujar Nurdin di Hotel Maxone Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).

Dengan basis kelurahan pada putaran pertama, jumlah KPPS yang dibimtek terlalu banyak. Akibatnya, banyak kemungkinan KPPS tidak memahami materi bimtek yang disampaikan.

"Kalau basisnya orang, misalkan dalam satu kelas itu tidak boleh lebih dari 50 orang, kalau kemarin kan ada yang sampai 90 orang satu kelas sehingga mungkin pemahamannya kurang maksimal," kata dia.

Selain itu, khusus untuk Jakarta Timur, Nurdin menyebut sekitar 70 persen KPPS adalah orang-orang yang baru. Sebab, kebanyakan KPPS sudah bertugas selama dua periode.

Hal itu jugalah yang kemungkinan menyebabkan banyak KPPS yang belum memahami teknis pemungutan dan penghitungan suara.

"Sebelumnya banyak orang-orang lama. Karena ada benturan dari PKPU yang melarang lebih dari dua periode itu kemudian kami ganti," ucap Nurdin.

Selain itu, Nurdin juga menyebut akan mengevaluasi kinerja KPPS di putaran pertama. Apabila ada unsur kesengajaan yang dilakukan KPPS, KPU Jakarta Timur akan menggantinya.

"Kalau misalkan mereka sengaja bermasalah atau mereka memang tidak memahami pekerjaan dan tugas mereka, padahal sudah dibimtek, sudah diberi buku panduan, tapi mereka tidak baca dan lain sebagainya, ini kan persoalan mereka," ujar dia.