JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pemprov DKI memiliki standar yang telah ditetapkan guna melihat prestasi satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI Jakarta.
Hal itu, lanjut Djarot, tertuang dalam key performance indicator (KPI) serta score card yang bisa melihat kinerja SKPD setiap bulannya. Djarot mengatakan, KPI tersebut memengaruhi tunjangan kinerja daerah (TKD) pada SKPD.
"Coba lihat DKI seperti apa. (Soal kinerja), kami lebih duluan, Bos. Iya dong. Kami punya KPI. Sudah duluan, dan itu kemudian dikaitkan, dihubungkan dengan tunjangan yang bisa saja dipotong (jika target tidak tercapai)," ujar Djarot di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017).
Pernyataan Djarot guna menanggapi permintaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.
Asman meminta agar setiap pemimpin daerah mengoptimalkan SKPD agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga. Pernyataan itu disampaikan Asman saat mendatangi BPOM's Award yang juga dihadiri Djarot.
"Sistem di pemerintah harus akuntabel. Aparatur sipil negara tidak boleh kalah dengan swasta, tidak ada yang lambat, bertele-tele, dan mengantuk," ujar Asman.