JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bingung pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada akhir pekan lalu disebut bermuatan politis.
Dia mengatakan Bank DKI sengaja membagikan KJP di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan agar pembagiannya bisa lebih cepat.
"Kalau enggak weekend, mereka enggak bisa ngurus, Bos. Kalau (dibagikan) di sekolah, kan ada banyak sekolah. Makanya dikumpulkan, dijadikan satu supaya cepat pelayanannya," ujar Djarot di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2017).
(Baca: Taufik Pertanyakan KJP yang Dibagikan Menjelang Putaran Kedua)
Djarot mengatakan KJP merupakan program untuk kepentingan warga Jakarta. Dia berharap setiap program yang berjalan tidak dikaitkan dengan Pilkada DKI 2017.
Djarot meminta agar semua pihak berprasangka baik terhadap Pemprov DKI Jakarta.
"Ada pilkada enggak ada pilkada kami tetap seperti ini kok. Jangan sedikit-sedikit dihubungkan begitu. Kok curiga banget sih?" ujar Djarot.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mohamad Taufik, mempertanyakan pembagian KJP di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada akhir pekan lalu. Menurut Taufik, pembagian KJP biasanya tidak dilakukan di luar lingkungan sekolah.
"Kemarin KJP itu pembagiannya dikumpulkan hari Minggu. Saya telepon Wali Kota Jakarta Selatan, ternyata itu Bank DKI. Apa yang dilakukan itu melanggar aturan, biasanya KJP di sekolah, ini di kantor wali kota," ujar Taufik.
Taufik mengatakan biasanya bank juga tidak beroperasi pada akhir pekan. Dia menyayangkan pembagian KJP yang dilakukan oleh Bank DKI karena menyebabkan kecurigaan jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Semua orang banyak ribut agar bansos tidak dibagikan jelang pilkada, ini dampaknya," ujar Taufik.