Setelah Berhenti Boikot, DPRD Rapat soal MRT dengan Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengikuti rapat pimpinan bersama DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Rapat ini dilakukan guna membahas permohonan persetujuan pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta jalur Selatan-Utara atau Koridor Lebak Bulus-Ancol Timur.

Ini merupakan kali pertama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD melakukan rapat bersama setelah selama lebih dari satu bulan DPRD DKI Jakarta melakukan boikot rapat dengan Pemprov DKI.

Rapat itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Tri Wicaksana, dan pihak PT MRT.

(Baca juga: Ahok Cuti Kampanye, DPRD DKI Cabut Aksi Boikot)

Saefullah menyampaikan, guna meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI telah menyertakan surat lampiran permohonan penambahan pembiayaan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Menurut Saefullah, biaya tambahan diperlukan karena adanya perubahan rencana pembangunan.

Jika sebelumnya pembangunan MRT direncanakan dari  Bundaran HI-Kampung Bandan, kini pembangunannya akan dilakukan dari Bundaran HI-Ancol Timur.

Alasannya, PT KAI selaku pemilik lahan di Kampung Bandan telah bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menyewakan lahannya.

(Baca juga: Sumarsono Minta Aksi Boikot DPRD DKI Tak Korbankan Kepentingan Publik)

Pemprov DKI melalui PT MRT mengajukan pinjaman sebesar Rp 16 triliun. "Makanya kami teruskan koridor ini sampai ke Ancol Timur. Kami memohon biaya persetujuan proyek MRT," ujar Saefullah.

Jalur Lebak Bulus-Bundaran HI dijadwalkan selesai tahun 2019, Sedangkan jalur Bundaran HI-Ancol Timur dimulai 2019 dan pada 2021 ditargetkan selesai.