JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait pembahasan permohonan pembiayaan proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta Jalur Selatan-Utara.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan bahwa pembentukan pansus ini penting mengingat jumlah penambahan dana hingga belasan triliun dan adanya perubahan desain proyek.
“Pertanyaannya sederhana. Dulu kayak bagaimana emang bikin desainnya? Masak sembarang dari Kampung Bandan diperpanjang lagi ke Ancol Timur karena alasan enggak ada lahan,” ujar Taufik seusai rapat pimpinan gabungan (rapimgab) di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, siang ini, Selasa (7/4/2017).
PT MRT berencana mengubah rute, dari sebelumnya Bundaran HI-Kampung Bandan, diperpanjang menjadi Bundaran HI-Ancol Timur. Rencananya, Depo MRT akan dibangun di Kampung Bandan.
Pihak PT MRT sebelummya mengatakan bahwa perubahan dilakukan karena PT KAI sebagai pemilik lahan di Kampung Bandan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan lain untuk penggunaan lahan.
Sementara itu, menurut Taufik, alasan tersebut tidak rasional sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait perpanjangan jalur ini.
(Baca juga: DPRD DKI Nilai Alasan Perpanjangan Jalur MRT Tak Logis)
Taufik juga menambahkan bahwa perpanjangan jalur ini tidak bisa dikaitkan dengan peningkatan pariwisata di daerah Jakarta Utara.
“(Penambahan jalur) terlalu besar biayanya, (di kawasan Jakarta Utara) sudah ada macam-macam kan. Ada commuter, kereta, busway juga masuk situ,” ujar Taufik.
Politikus Partai Gerindra ini menjanjikan pembentukan pansus rampung dalam pekan ini sehingga proses pengkajian bisa dilakukan lebih cepat.
Sebelumnya, dalam rapimgab, pihak PT MRT Jakarta menyampaikan permohonan penambahan biaya untuk pembangunan proyek MRT Jalur Selatan-Utara Fase II.
Penambahan tersebut sebesar 11,7 triliun, yakni untuk membangun konstruksi Kampung Bandan-Ancol Timur.
(Baca juga: Ahok Yakin Perpanjangan Rute MRT Akan Menguntungkan)