JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan dan Pembanguan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya telah mengkaji fasilitas militer yang masuk ke dalam wilayah reklamasi Teluk Jakarta.
Tuty menjelaskan, Pemprov DKI telah membuat kanal sebagai akses masuk kapal TNI Angkatan Laut.
"Supaya lalu lintas tetap lancar ada kanal lateral dan vertikal di sana agar lalu lintas kapal termasuk kapal militer bisa terus terjaga," ujar Tuty, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).
(baca: Ada Pangkalan Utama TNI AL di Proyek Reklamasi, Pemprov Diminta Kaji Ulang)
Tuty menjelaskan, dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sebelumnya dilakukan, telah diantisipasi fasilitas militer yang berada di kawasan proyek reklamasi.
"Sebenarnya apalagi fasilitas militer, semuanya sudah (dikaji). Waktu planning 2011, hal-hal yang di sana sudah diidentifikasi. Namanya kekuatan militer ya urgent, esensial untuk sebuah negara," ujar Tuty.
"Kami sebagai Ibu Kota pasti nomor satukan keamanan. Semua masukan tadi mayoritas sudah ada di dalam rancangan kami," ujar Tuty.
Pusat Hidrologi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL sebelumnya meminta Pemprov DKI Jakarta memerhatikan keberadaan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III Jakarta (Lantamal III Jakarta) di kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Nggak semudah itu memindahkan fasilitas militer karena terintegrasi dengan yang di darat," ujar Kasie Navigasi Laut Pushidros Mayor Laut Suprihadi di Balai Kota, Jumat sore.