Ahli Pidana: Gunakan Pasal Alternatif, Jaksa Ragu dengan Kasus Ahok - Kompas.com

Ahli Pidana: Gunakan Pasal Alternatif, Jaksa Ragu dengan Kasus Ahok

Andri Donnal Putera
Kompas.com - 14/03/2017, 18:51 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza (kiri ke kanan) Anggota tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP Triana Dewi Seroja, Terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Edward Omar Sharif Hiariej, anggota tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika BTP Humphrey Djemat, seusai persidangan dugaan penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan dakwaan dengan pasal alternatif menandakan jaksa penuntut umum memiliki keraguan terhadap sebuah perkara.

Edward menyampaikan hal itu saat memberi keterangan dalam sidang kasus dugaan penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2017).

"Dalam teori hukum pidana, ketika penegak hukum memasang pasal alternatif, sesungguhnya itu memperlihatkan keraguan bagi penuntut umum," kata Edward usai persidangan.

Baca: Saksi Ahli: Pasal Penodaan Agama Harus Ada Niat, Tak Cuma Sengaja

Edward sebelumnya menyampaikan hal yang sama di hadapan majelis hakim dalam ruang sidang. Konteks pandangan Edward ini terkait dengan adanya pasal alternatif yang dikenakan kepada Ahok, yaitu Pasal 156 dan 156a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

 

Baca:Ahli Hukum Pidana: Kalau Sobek Al Quran, Dia Menghina Agama

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Meski membicarakan dakwaan dari penuntut umum terhadap terdakwa merupakan hal teknis, Edward tetap menilai ada keraguan melalui pasal alternatif tersebut. Pasal alternatif ini juga menandakan jaksa memberi keleluasaan pada hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

"Sehingga yang penuntut umum presentasikan dalam sidang pengadilan semua akan dibuktikan, lalu memberi keleluasaan pada hakim untuk menentukan (putusan)," tutur Edward.

Baca: Ahli dari Ahok Kritisi Saksi Ahli jika Memiliki Conflict of Interest

Kompas TV JPU: Saksi Yang Dihadirkan Menguatkan Dakwaan Jaksa

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisAndri Donnal Putera
EditorDian Maharani
Komentar