Beredar Ajakan "Tamasya Al Maidah", Ini Kata Bawaslu DKI - Kompas.com

Beredar Ajakan "Tamasya Al Maidah", Ini Kata Bawaslu DKI

Nursita Sari
Kompas.com - 16/03/2017, 19:09 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/9/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan, pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada boleh disaksikan oleh semua pihak.

Namun, Mimah meminta tidak satu pun pihak yang mengintervensi dan mengganggu keamanan, serta kenyamanan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

"Pelaksanaan pungut hitung dilakukan di tempat terbuka, semua bisa menyaksikan. Asal jangan mengganggu keamanan, ketentraman, dan kenyamanan pemilih," ujar Mimah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (16/3/2017).

Mimah mengatakan hal tersebut untuk menanggapi adanya informasi tentang "Tamasya Al Maidah" yang mengajak orang dari luar Jakarta menjaga tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada DKI pada 19 April 2017. Selain itu, Mimah menegaskan pelaksanaan Pilkada harus berjalan jujur dan adil.

"Pelaksanaannya harus berjalan jurdil dan demokratis," kata dia.

 

Baca: Sandiaga Ajak Kaum Muda Kawal TPS saat Pemungutan Suara Putaran Kedua

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengerahan massa, Bawaslu DKI akan membekali pengawas di tiap TPS untuk menjalankan pengawasan sesuai aturan yang ada.

Bawaslu DKI juga telah mengingatkan KPU DKI Jakarta apabila akan mengeluarkan surat edaran terkait pemungutan dan penghitungan suara, harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan. Dengan begitu, Bawaslu DKI bisa menyosialisasikannya kepada pengawas TPS.

"Tentu saja pengawasan di TPS akan mengacu pada aturan PKPU putaran kedua," ucap Mimah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mendengar tentang "Tamasya Al Maidah". Argo mengatakan, seharusnya tidak ada pengerahan massa saat pencoblosan.

"Masyarakat tinggal nyoblos sesuai hati nurani, enggak perlu mengerahkan massa," katanya kepada Kompas.com, Kamis (16/3/2017).

Baca: Polisi Minta Tak Ada Pengerahan Massa pada Hari Pencoblosan

Pada saat pencoblosan ada pihak Panwaslu dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) selaku panitia yang akan memastikan tidak ada kecurangan. Polisi dan TNI juga akan membantu pengamanan di TPS. Untuk mencegah pengerahan massa, Argo berencana akan berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta.

"Antisipasinya kami koordinasi dengan KPU DKI untuk sosialisasi," kata Argo.

Di media sosial dan aplikasi percakapan, beredar poster dari kelompok yang menyebut diri Gerakan Kemenangan Jakarta (Gema Jakarta) yang mengajak orang dari luar Jakarta berjaga di TPS saat pencoblosan. Ada aplikasi di Google Play Store yang bisa diunduh.

Kompas TV Warga melakukan protes karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta.

PenulisNursita Sari
EditorDian Maharani
Komentar