Jumat, 24 Maret 2017

Megapolitan

Ahok: Pemerintah Akan Rugi jika Proyek Reklamasi Dihentikan

Jumat, 17 Maret 2017 | 22:37 WIB
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan penghentian pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta akan memberikan sejumlah kerugian bagi pemerintah.

Ahok menjelaskan, salah satu kerugian itu adalah hilangnya potensi kontribusi tambahan yang didapatkan melalui proyek reklamasi. Ahok mengatakan, ada potensi sebesar Rp 158 triliun dari hasil penjualan properti di pulau reklamasi selama 10 tahun.

Kontribusi tambahan juga bisa digunakan untuk mendanai pembangunan tanggul di Jakarta Utara.

"Kalau menurut saya reklamasi itu kalau dihentikan ya banyak kerugian juga. Kamu hitung sendiri, dapat dari mana Rp 158 triliun," ujar Ahok di Jalan Talang, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).

Ahok mengatakan, kerugian lain jika reklamasi dihentikan adalah tidak terserapnya angkatan kerja. Ahok memperkirakan proses pembangunan proyek reklamasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1 juta orang.

Penghentian proyek reklamasi juga akan merugikan nelayan. Pemprov DKI sebelumnya berencana membangun kampung tematik bagi para nelayan.

"Kenapa rugi, karena kami bisa bantu nelayan banyak loh dari itu. Kami mau groundbreaking tematik kampung nelayan," ujar Ahok.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis kemarin, mengabulkan gugatan para nelayan terhadap tiga Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal pemberian izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau F, I, dan K.

Penulis: David Oliver Purba
Editor : Egidius Patnistik
TAG: