Rabu, 29 Maret 2017

Megapolitan

Anies: Pak Ahok Dukung Reklamasi, "Keukeuh" Langgar Aturan?

Sabtu, 18 Maret 2017 | 18:48 WIB
KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan silaturahim dengan warga di Yayasan Fathimah Al-Mansuriyah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (16/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, minta penegasan sikap dari Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama terkait putusan PTUN tentang reklamasi.

Menurut Anies, jika Ahok tetap dukung reklamasi, maka harus dipertanyakan apa dasar sikapnya yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.

"Terkait reklamasi, saya cuma ingin tahu, Ahok menerima apa tidak keputusan PTUN? Kita semua heran kenapa Pak Ahok keukeuh betul soal reklamasi. Keukeuh betul melanggar aturan," kata Anies di GOR Jakarta Utara, Sabtu (18/3/2017) sore.

Tak hanya itu, Anies mempertanyakan sikap Ahok terkait program Anies yakni rumah bagi rakyat kecil. Anies menilai Ahok malah mengkritik program tersebut.



"Ini memihak kepada siapa?" kata Anies.

Anies bahkan mengandaikan, jika dirinya yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dalam hal menghadapi putusan PTUN, maka dia akan tunduk dan tidak akan banding.

"Kalau saya gubernur, saya akan terima dan tidak akan banding. Karena yang dilanggar adalah sebuah tata kelola. Sekarang bagi warga Jakarta silakan memilih, mau yang jadi bagian dari pemihakan rakyat kecil atau bukan," tutur Anies. (Baca: Tiga Kemenangan Nelayan Terkait Gugatan Reklamasi Pulau F, I, dan K)

Ahok pada Jumat (18/3/2017) menilai warga Jakarta akan rugi jika proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. Salah satu kerugian adalah hilangnya potensi kontribusi tambahan yang didapatkan melalui proyek reklamasi.

Ahok mengatakan, ada potensi sebesar Rp 158 triliun dari hasil penjualan properti di pulau reklamasi selama 10 tahun. Kontribusi tambahan juga bisa digunakan untuk mendanai pembangunan tanggul di Jakarta Utara. Kerugian lainnya juga tidak terserapnya angkatan kerja.

Ahok memperkirakan proses pembangunan proyek reklamasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak satu juta orang. Penghentian proyek reklamasi dinilai turut akan merugikan nelayan. Pemprov DKI sebelumnya berencana membangun kampung tematik bagi para nelayan.

Kompas TV Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan izin reklamasi.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Andri Donnal Putera
Editor : Fidel Ali
TAG: