Ketua DPRD DKI: Saya Enggak Mau Ada APBD Bayangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta dan anggota DPRD tidak membuat program atau alokasi anggaran fiktif saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

Prasetio mengatakan, APBD DKI Jakarta harus dibuat dengan jujur dan tata kelola yang baik.

Prasetio mengatakan, dalam pembahasan APBD sebelumnya sempat ditemukan anggaran "siluman" yang tak diketahui dari mana asalnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan akan memperketat pembahasan APBD dengan Pemprov DKI Jakarta guna mencegah masuknya anggaran siluman.

"Saya nggak mau APBD DKI Jakarta seperti saya sebelum jadi Ketua DPRD. Misalnya ada APBD 'bayangan'. Saya kalau ada yang main-main di wilayah Selatan, saya nggak mau tanda tangan. Pulpen 'hijau' saya paling maut di Jakarta Selatan," ujar Presetio, saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Tingkat Kota Pemkot Jakarta Selatan, Senin (20/3/2017).

Prasetio menuturkan, dia juga telah meminta anggota dewan untuk tidak main-main dengan pengalokasian anggaran dan meminta eksekutif ikut mengawasi.

"Saya di kantor banyak dituntut anggota, gimana ketua, ini dan itu. Mari kerja sama, tapi jangan untuk korupsi," ujar Prasetio.

Prasetio sebelumnya mengaku menemukan anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2016 tanpa nomenklatur mencapai Rp 1,88 triliun.

Langkah penyisiran KUA-PPAS 2016 itu dilakukan setelah melihat penyisiran yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

(baca: Ahok: Kalau Komunikasi untuk Anggaran Siluman, Ya "Sorry" Aja..)