Rabu, 29 Maret 2017

Megapolitan

Tim Ahok-Djarot Permasalahkan Adanya Dua Versi SK KPU DKI

Selasa, 21 Maret 2017 | 06:48 WIB
KOMPAS.com/NURSITA SARI Sidang musyawarah gugatan sengka SK KPU DKI Jakarta yang diajukan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat digelar di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat (17/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada sidang atau musyawarah lanjutan penyelesaian sengketa pilkada di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin (20/3/2017) malam, ada perdebatan mengenai dua versi SK (Surat Keputusan) KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017.

Perdebatan terjadi antara pihak pemohon sengketa, tim advokasi Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan KPU DKI Jakarta selaku pihak termohon.

"Kami terima dua versi SK Nomor 49, satu yang ada diktum mencabut SK Nomor 41 dan yang tidak ada diktum itu. Tapi, dua-duanya dikeluarkan pada tanggal yang sama dan sama-sama ada tanda tangannya," kata Ketua Tim Advokasi Basuki-Djarot, Pantas Nainggolan, di hadapan pimpinan musyawarah.

(Baca juga: Penjelasan KPU DKI soal Dasar Penerbitan SK yang Dipermasalahkan Ahok-Djarot)



Pantas menilai, ada yang salah dengan keberadaan dua versi SK Nomor 49 /Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tersebut.

Tim Basuki-Djarot mempermasalahkan SK Nomor 49 itu karena dianggap menyalahi aturan serta mengharuskan mereka selaku pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta cuti dari jabatannya selama masa kampanye pilkada putaran kedua.

Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar yang turut hadir dalam musyawarah itu menyatakan, pihaknya tidak tahu tentang dua versi SK Nomor 49 itu.

Dia menegaskan, KPU DKI Jakarta hanya mengirimkan dokumen SK Nomor 49 yang ditandatangani semua komisioner KPU DKI Jakarta kepada masing-masing tim pasangan calon pada Minggu (5/3/2017), atau sehari setelah penetapan pasangan calon Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua di Hotel Borobudur, Sabtu (4/3/2017) malam.

"Kami menyerahkan dokumen resmi kami hari Minggu ke tim paslon hanya satu dokumen. Kami langsung kirim ke alamat tim paslon nomor dua dan tiga. Kalau versi internet, kami tidak tahu," kata dia. 

"Tapi yang sekarang ada itulah yang kami tandatangani. Kalau misalnya ada yang lain, kami tidak paham dari mana sumbernya," ujar Dahliah.

Dahliah menyinggung adanya versi internet setelah perwakilan tim advokasi Basuki-Djarot mengaku menerima dua versi SK Nomor 49 itu dari laman resmi KPUD DKI Jakarta di www.kpujakarta.go.id.

Salah satu pimpinan musyawarah yang juga Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, meminta tim Ahok-Djarot menjelaskan dari mana mereka bisa memegang dua versi SK Nomor 49 tersebut.

"Coba, saudara pemohon jelaskan, awalnya dapat dua SK itu dari mana? Ceritanya bagaimana bisa pegang dua versi SK itu? Saudara terima langsung atau diunduh?" tanya Jufri.

(Baca juga: Perludem: SK KPU DKI soal Kampanye Putaran Kedua Sudah Tepat)

Menanggapi pertanyaan tersebut, tim advokasi Basuki-Djarot terdiam beberapa saat.

Kemudian, diwakili oleh Pantas, mereka hanya menyatakan bahwa faktanya memang dua dokumen yang diterima.

Namun, mereka tidak menjelaskan bagaimana memperolehnya. "Faktualnya seperti itu. Selebihnya, kami serahkan kepada pimpinan untuk menilainya," ujar Pantas.

Kompas TV KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Putaran Kedua



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Andri Donnal Putera
Editor : Icha Rastika
TAG: