Membenahi Manajemen Transjakarta

Saya cukup kaget ketika akhir Februari lalu akan mengisi ulang tiket sebesar Rp 20.000 tetapi petugas memberikan penjelasan: jika saya membayar uang Rp 20.000 maka saldo tiket saya hanya terisi Rp 18.000 saja karena dipotong Rp 2.000 untuk biaya administrasi. Jika saya menghendaki isi saldo tiket saya Rp 20.000 maka saya harus membaayar Rp 22.000.

Usai top-up, saya baca pengumuman yang ada di halte transjakarta. Ada dua substansi yang disampaikan di pengumuman tersebut, bunyinya:

1). Setiap transaksi Top-Up Tunai di halte Trannsjakarta dikenakan biaya lananan sebesar Rp 2000 (dipotong dari jumlah uang yang disetorkan).

2). Halte Transjakata tidak melayani To-up dan pembelian kartu perdana pada jam 22.00 -05.00 WIB.

Tentu saja pengumuman nomor dua dapat dimaklumi karena itu waktu akhir dan awal kegiatan, meskipun masih bisa digugat mengingat pada koridor tertentu jam operasional transjakarta mencapai pukul 23.00 dan diawali pada jam 05.00.

Dengan adanya pengumuman tersebut, calon penumpang yang akan naik transjakarta pada jam 22.30 dan belum memiliki tiket tidak bisa aik bila dirinya sampai di halte lebih dari jam 22.00. Demikian pula calon penumpang yang akan naik pada jam 05.00, sementara dirinya tidak memiliki kartu tiket, harus  menunggu pemberangkatan berikutnya setelah jam 05.00. Di KCJ, loket tutup bersamaan dengan akhir operasional KRL.

Persoalan ketiga terkait dengan masalah e-ticketing system ini adalah tidak semua halte transjakarta melayani pembelian kartu perdana atau sebaliknya tidak bisa melayani isi ulang. Saya sendiri pernah mengalami kasus batal naik Transjakarta lantaran saldo di tiket (Flazz) habis, sementara di halte tempat saya akan naik tidak bisa untuk top up, saya disarankan top up lewat ATM BCA saja. Tentu saja saran ini tidak efisien dan tidak praktis karena saya harus cari ATM BCA terdekat.

Kebijakan Manajemen PT Transjakarta soal tiket ini memang kontradiktif dengan prinsip e-ticketing itu sendiri, yang harusnya untuk mempermudah, mempercepat, dan memperingan proses pembayaran suatu transaksi. Apa yang terjadi pada e-ticketing di Transjakarta justru mempersulit, memperlambat, dan memperberat (calon) penumpang.

Orang bisa batal naik transjakarta lantaran tidak punya uang cukup untuk beli tiket perdana, waktu pembelian tiket sudah lewat, atau loket tidak bisa top up.

Boleh jadi, persoalan-persoalan di lapangan ini tidak diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, sehingga Gubernur tidak memberikan komentar apa-apa.

Sebagai catatan akhir tulisan ini, untuk isu pelayanan pada konsumen, Manajemen PT Transjakarta sebaiknya mengembalikan bentuk-bentuk pelayanan yang lebih baik kepada konsumen dengan menempatkan minimum tiga petugas di setiap halte karena itu memiliki fungsi masing-masing, serta menghinndari eksploitasi petugas.

Ada baiknya PT Transjakarta belajar pada PT KCJ yang sama-sama menyelenggarakan angkutan umum dan sama-sama memperoleh subsidi, tapi pelayanan PT KCJ semakin bagus.

PT Transjakarta justru mundur, padahal subsidi yang diterima PT Transjakarta dari Pemprov DKI dua kali lipat daripada subsidi yang diterima oleh  PT KCJ dari Pemerintah.

Dengan jumlah penumpang yang diangkut per hari, PT KCJ mampu mengangkut rata-rata 800.000 orang per hari, sedangkan PT Transjakarta hanya mampu mengangkut rata-rata 350.000 orang per hari.