Politik Uang "Hoax" atau Realita?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, politik uang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 berada di antara hoax dan realita. Pada Pilkada ini, banyak informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan politik uang.

"Politik uang itu antara hoax dan realita. Tiba-tiba beredarlah gambar ada beras di atasnya ada gambar pasangan calon, tapi itu beredar di dunia maya. Kan kita bertanya-tanya, itu realita atau hoax," ujar Titi di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017) malam.

Titi mengatakan, informasi mengenai politik uang yang disebarkan di media sosial juga dibumbui dengan keterangan-keterangan yang memprovokasi. Apabila masyarakat memiliki informasi terkait dengan adanya dugaan politik uang, Titi mengimbau untuk langsung melapor ke Bawaslu DKI Jakarta, bukan hanya menyebarkannya melalui media sosial.

"Biasanya kalau ada gitu, ayo dong kita laporkan. (Selama ini), itu tidak diikuti dengan proses hukum," kata dia.

Titi mengatakan, masyarakat dari berbagai elemen harus berperan aktif dalam hal ini. Dugaan politik uang yang hanya disebarkan melalui media sosial tanpa dilaporkan, dikhawatirkan hanya akan membuat tensi Pilkada DKI Jakarta memanas, terlebih hal tersebut dilengkapi dengan keterangan provokatif.

"Ini juga yang akan menjadi saya kira kalau kita tidak sama-sama ambil peran, ini akan terus berlanjut, tensinya makin tinggi menjelang hari pemungutan suara," ucap Titi.

Hal lainnya yang berkaitan dengan hoax yakni kampanye jahat. Titi mengatakan, kampanye jahat dilakukan dengan menyebarkan selebaran kampanye hitam, kabat bohong, fitnah, hingga hoax di antara pasangan calon.

Menurut Titi, kampanye jahat ini belum bisa diimbangi dengan proses hukumnya.

"Kecepatan kampanye jahat kurang bisa diimbangi oleh penegakan hukum. Baru kasus yang ini dilaporkan, kemudian datang kasus baru lagi," kata Titi.

Kabar hoax juga tidak hanya ditujukan kepada pasangan calon, tetapi juga penyelenggara pemilu. Menurut Titi, banyak penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat bawah, yang termakan isu hoax. (Baca: Meski Sanksi Diperkuat, Politik Uang Dinilai Belum Ditangani Optimal)

Dia mencontohkan, pada H-1 pencoblosan putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017, beredar informasi agar pemilih yang belum mendapatkan formulir C6 (pemberitahuan memilih) untuk segera meminta formulir tersebut di RT.

Dalam informasi tersebut, pemilih yang tidak memiliki formulir C6 hanya bisa menggunakan hak pilih di atas pukul 12.00 WIB, meskipun terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Padahal, informasi tersebut tidak benar. Yang benar yakni pemilih yang tidak memiliki formulir C6, selama dia terdaftar dalam DPT, dia bisa menggunakan hak pilihnya mulai pukul 07.00 WIB.

"KPU kalau tidak mampu mengejar berbagai berita bohong dalam proses penyelenggaraan pungut hitung ataupun pilkada di lapangan, ini berpotensi kemudian bisa merugikan hak pilih warga negara," ujar Titi. (Baca: Polisi Akan Tindaklanjuti Dugaan Politik Uang yang Dihadiri Giring Nidji)