Pembangunan Depo MRT Kembali ke Kampung Bandan, DPRD Diyakini Setuju

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yakin anggota DPRD DKI Jakarta akan menerima keputusan soal pembangunan depo mass rapid transit (MRT) jalur Selatan-Utara yang disepakati akan kembali dibangun di Kampung Bandan, Jakarta Utara.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan kepada DPRD untuk memindahkan depo tersebut ke Ancol Timur karena lahan di Kampung Bandan telah disewakan oleh PT KAI sebagai pemilik lahan kepada perusahaan swasta.

Bahkan, sempat terlontar wacana jika DPRD tidak menyetujui usulan lahan di Ancol Timur, depo akan dibangun di Pulau K.

Pemindahan depo tersebut membuat Pemprov DKI meminta persetujuan tambahan biaya kepada DPRD sebesar Rp 11,7 triliun.

Keputusan pembangunan depo kembali ke Kampung Bandan didapatkan setelah Pemprov DKI melakukan pertemuan dengan PT KAI, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan PT MRT pada Jumat kemarin.

"Enggak, siapa yang ribut-ribut? Ini kan kami diskusi. Makin informasinya enggak benar kan, nanti dijelaskan," ujar Saefullah di Bali Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2017).

Pemprov DKI, lanjut Saefullah, akan segera mengundang DPRD DKI untuk membahas hal tersebut setelah mendapat surat resmi dari PT KAI bahwa lahan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan depo. Rencananya, Kamis pekan depan, PT KAI akan memberikan surat tersebut.

"Kamis depan mereka akan kasih suratnya," ujar Saefullah.

Adapun PT KAI berencana melakukan adendum atau tambahan klausal dari perjanjian kontrak atas lahan di Kampung Bandan dengan perusahaan yang telah mengontrak lahan tersebut.

Adendum dilakukan karena sampai saat ini, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh perusahaan pengontrak. Padahal, lanjut Saefullah, ada salah satu perusahaan yang telah melakukan perjanjian dengan PT KAI sejak tahun 1994. Lahan yang tersedia untuk dijadikan depo MRT itu seluas 8 hektar.

Dengan kembalinya pembangunan depo di Kampung Bandan, Pemprov DKI tak jadi meminta tambahan anggaran pembangunan sebesar Rp 11,7 triliun. Sebelumnya, anggaran pembangunan jalur tersebut Rp 20 triliun.